Jakarta, KPonline-Sejumlah buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat dan diantaranya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di selengkapnya
Purwakarta, KPonline-Menjelang aksi serentak Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam mengawal penetapan Upah Minimum Tahun 2027 pada 5 November 2026 mendatang, Konsulat Cabang (KC) FSPMI Purwakarta mulai memicu semangat selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Tag: FSPMI Purwakarta
Memasuki Penghujung Tahun, Buruh Menanti Kenaikan Upah: Sejauh Mana UU Ketenagakerjaan Berpihak kepada Pekerja
Menjelang akhir tahun, isu kenaikan upah kembali menjadi perhatian utama kaum buruh. Setelah regulasi perlindungan ketenagakerjaan disahkan, pekerja kini menanti bukti nyata bahwa aturan tersebut memang mampu menjamin penghidupan yang selengkapnya
Bisakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wujudkan Hubungan Kerja yang Adil
Purwakarta, KPonline – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 6 Oktober 2026 menjadi babak baru dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. selengkapnya
Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Membangun Perusahaan yang Lebih Produktif
Purwakarta, KPonline – Kesejahteraan pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama antara perusahaan dan pekerja untuk selengkapnya
Dalam Aturan Baru Ketenagakerjaan Sistem Outsourcing Kini Dibatasi Ketat
Purwakarta, KPonline – Selain hak pesangon, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ternyata turut mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Pengaturan ini menjadi bagian dari perubahan tata kelola outsourcing, yang selama ini selengkapnya
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Hak Pesangon Pekerja Outsourcing yang Terkena PHK
Purwakarta, KPonline – Pekerja alih daya atau outsourcing mendapat kepastian perlindungan yang lebih kuat setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.