Sosialisasi dan Pemahaman Sistem Pemagangan PP AMK FSPMI

Bogor – KPonline – Kamis 20 Desember menjelang libur akhir tahun PP AMK FSPMI terus melakukan Road Show ke PC AMK FSPMI di seluruh Indonesia, dan hari ini PC FSPMI Bogor yang didatangi. Bertempat di KC FSPMI Bogor. PUK SPAMK FSPMI Bogor mengahasi undangan yang sudah di sebar sejak tiga hari lalu.

Setelah perjuangan melawan outsourching yang digaungkan oleh FSPMI ditahun 2012, mendapatkan hasil yang bisa dibanggakan dimasa itu. Kini muncul sebuah sistem kerja yang lebih mengerikan dimata FSPMI. Sistem kerja Pemagangan yang mulai dipraktekan didalam perusahaan – perusahaan di negri ini.

“Jangan bilang kamu orang berani, tapi tidak bsa bsebuat apa – apa”. Kutipan yang disampaikan oleh bung Awaludin selaku perwakilan PC AMK Bogor, membuka agenda yang diselanggarakan PP AMK FSPMI. Awaludin juga salah satu perwakilan buruh yang diamanahkan maju dalam pemilu 2019 menjadi caleg DPRD 1 Jabar Dapil 6 Kab. Bogor.

Bertemakan¬† “pemahaman tentang bahayanya pemagangan”. Ini merupakan salah satu program dari PP AMK FSPMI, dengan tujuan menanggulangi sistem pemagangan ini tidak menjamur diperusahaan – perusahaan terutama di AMK. Serta tidak salah melakukan strategi dalam perlawanan terhadap sistem pemagangan ini.


Sistem Pemagangan memang sudah ada dan diatur oleh Undang – Undang Ketenaga kerjaan no 13 tahun 2003 ditambah lagi PERMEN NO 38 tahun 2007. Saat ini FSPMI mengajak seluruh anggotanya untuk bisa memahami tentang sistem pemagangan ini. Sistem pemagangan merupakan salah satu praktek perbudakan modern setelah outsouching, bahkan sistem pemagangan ini lebih mengerikan. Kenapa demikian..?

Rudolf Advokasi PP AMK FSPMI menerangkan seluruh isi PERMEN No 38 th 2007. Di dalam PERMEN No 38 th 2007 telah diatur sedemikian rupa tentang sistem pemagangan. Banyak hal yang sangat rentan dan terindikasi melakukan pelanggaran – pelanggaran jika tidak dipahami dan tidak dikawal oleh PUK dan pemerintah. Salah satu aturan yang tertulis didalam PERMEN No 38, peserta magang hanya mendapat uang saku. Lain halnya dengan outsouching yang mendapatkan upah sesuai UMK.

 

Inilah salah satu tugas berat PUK SPAMK FSPMI di Indonesia mengawal sistem pemagangan baik yang sudah menjalankan ataupun belum di perusahaannya masing – masing. Sunarto salah satu team advokasi PP AMK yang juga menjadi moderator di agenda ini mengajak seluruh PUK SPAMK FSPMI khususnya untuk mempelajari dan memahami UU ketenaga kerjaan th 2003 dan PERMEN N0 38 th 2007 tentang sistem pemagangan. Agar tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang tidak sesuai aturan. Serta menerangkan celah – celah hukum yang dapat ditempuh ketika terindikasi melanggar aturan tentang sistem pemagangan.

Apa yang akan yang terjadi jika kita tidak berani bertindak ketika banyak pelanggaran yang terlihat. Memang saat ini kita tidak akan merasakan, tapi bagaimana nasib anak cucu kita yang akan menjadi penerus nasih buruh di negri ini.
Kutipan Penutup oleh Awaludin.
(SULE)