Sikap ‘Nyeleneh’ Aparat Jelang Aksi Tolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bukti Indonesia Belum Merdeka

Jakarta, KPonline – Rizal salah satu dari 21 buruh bercerita kepada SUARA.com dimana Rizal sempat ditahan oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya jelang aksi buruh tolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan disekitaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) Republik Indonesia. Aksi aparat keamanan tersebut merupakan bentuk intimidasi penguasa atau pemerintah kepada pekerja atau buruh secara transparan kembali diperlihatkan.

 

Bacaan Lainnya

“Sejumlah massa buruh dan tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mulanya ingin menyuarakan penolakan revisi tersebut kepada Presiden Jokowi yang hadir di sidang tahunan DPR/MPR RI, Jumat (16/8). Namun beberapa dari kami dibawa oleh aparat keamanan. Bahkan selama dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya, rekan-rekan mendapat perlakuan yang sangat tidak mengenakan.” tutur juru bicara Gebrak Ilhamsyah melalui keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/8).

 

“Menjelang sampai di TVRI kami berjumpa dengan orang-orang berseragam putih. Kemudian mereka pun bertanya-tanya, hingga akhirnya kami digiring masuk ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.” ucap Rizal kepada SUARA.com

 

Dalam hal ini seharusnya pihak Kepolisian Polda Metro Jaya tidak perlu melakukan tindakan seperti apa yang telah dialami oleh Rizal (GEBRAK). Karena aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dan aksi yang telah dilakukan oleh Rizal bersama GEBRAK merupakan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum yang susah dijamin dan telah tertuang dalam pasal 28E UUD 1945 alinea 3 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

 

“Di dalam mobil kami dipukuli, dengan perlakuan kasar mengintimidasi secara verbal dan fisik menemani kami sepanjang perjalanan menuju Polda MetroJaya.” tambah Rizal kepada awak media.

 

Rizal bersama rekan-rekan dari serikat buruh sudah dibebaskan kembali, Namun atas kejadian yang sudah dialami oleh Rizal tersebut menunjukan Indonesia sebagai penganut paham Demokrasi yang berazaskan Pancasila mengalami kemunduran. Pemerintah tidak mampu menghadapi kritik dengan sikap terpuji. Indikasinya demi menjaga dan mempertahankan elektabilitas untuk tetap aman berada di zona penguasa, mereka rela bersikap otoriter dengan menggunakan instrumen pemerintah. salah satunya adalah lembaga pertahanan dan keamanan melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Pos terkait