Jakarta, KPonline – Presiden Partai Buruh menegaskan bahwa perjuangan partai baru saja dimulai setelah pengukuhan Komite Eksekutif, Majelis Nasional, Mahkamah Partai, dan seluruh perangkat organisasi Partai Buruh periode 2026–2031 yang berlangsung pada Senin (29/6/2026) di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Jakarta.
Dalam pidato politiknya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa pengukuhan atau Pelantikan kepengurusan Pleno Exco Pusat Partai Buruh dan Sayap Partai bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan besar untuk membangun kekuatan politik kelas pekerja menghadapi Pemilu 2029.
“Kita akan menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Partai Buruh harus menjadi rumah bagi kelas pekerja, kaum marjinal, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, tukang becak, pedagang kecil, perempuan yang tertindas, serta anak-anak muda yang kehilangan harapan,” tegasnya.
Ia menilai Partai Buruh hadir sebagai kekuatan politik yang berpihak kepada rakyat kecil dan memperjuangkan cita-cita negara kesejahteraan atau negara Sejahtera (welfare state) sebagaimana amanat Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, konsep negara kesejahteraan saat ini semakin terancam sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 yang dinilai memperlemah posisi kaum pekerja.
Presiden Partai Buruh juga menegaskan bahwa ideologi partai tetap berpegang pada gagasan almarhum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., pendiri Partai Buruh, yang memperjuangkan kesejahteraan melalui pemerataan kesempatan, redistribusi kekayaan, dan penguatan jaminan sosial.
Salah satu pesan yang paling mendapat perhatian peserta adalah slogan yang akan menjadi identitas perjuangan Partai Buruh ke depan.
“Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami.”
Menurutnya, tidak boleh ada kemiskinan di negeri yang kaya sumber daya alamnya. Ia mengkritik ketimpangan sosial yang masih terjadi ketika sebagian kecil masyarakat menikmati kemewahan, sementara jutaan pekerja masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Tidak boleh ada orang miskin di negeri yang kaya. Negara harus hadir menciptakan keseimbangan ekonomi dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat,” ujarnya.
Presiden Partai Buruh juga mengajak seluruh kader untuk terus mensosialisasikan slogan tersebut kepada masyarakat sebagai simbol perjuangan melawan ketimpangan ekonomi.
Selain redistribusi kekayaan, ia menekankan pentingnya sistem jaminan sosial yang kuat sebagai wujud solidaritas sosial.
“Tidak ada keadilan sosial tanpa solidaritas sosial (No Social Justice Without Social Solidarity),” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden Partai Buruh mengajak seluruh pengurus dan kader untuk membangun partai yang tetap berpihak kepada rakyat kecil serta menjadi suara yang lantang bagi kelas pekerja di seluruh Indonesia.
“Kita hadir untuk memastikan negara benar-benar berpihak kepada rakyat. Kita punya hak untuk bersuara, memperjuangkan keadilan, dan membangun Indonesia yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.



