Perundingan Tripartit 19 BHL dengan PT Pangkatan Indonesia Tidak Hasilkan Kesepakatan

  • Whatsapp

Rantauprapat,KPonline – Perundingan Tripartit antara 19 orang Buruh Harian Lepas (BHL) yang didampingi oleh Kuasa Pendampingnya dari Koalisi Organisasi Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KOSPLSM) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) dan Team Investigasi Penyelamatan Aset Negara Indonesia (TIPAN-RI) Labuhanbatu dengan PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group di Disnaker Labuhanbatu hari ini Kamis (13/08) Tidak menghasilkan kesepakatan.

Tuntutan untuk pembayaran pesangon atas PHK ke 19 BHL ini ditolak oleh PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group.

Bacaan Lainnya

Pantauan Wartawan di Disnaker Labuhanbatu, Perundingan Tripartit yang dipimimpin oleh Tumpak Manik, SH, didampingi oleh Lisbet Tampu Bolon,SH.selaku mediator diwarnai perdebatan tentang legalitas KOSPLSM sebagai kuasa hukum pendamping, Pihak Peruasahaan PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group yang diwakili oleh O.Simbolon, mempersoalkan keabsahan KOSPLSM sebagai Kuasa Pendamping.

Namun Lisbet Tampubolon,SH, sebagai Mediator membantah, dengan mengatakan bahwa,KOSPLSM, sebagai Kuasa Pendamping sah secara hukum, dan tidak ada larangan Serikat Pekerja lain juga LSM menjadi Kuasa Pendamping sepanjang ada bukti tertulis kuasanya”

Pernyataan Lisbet Tampubolon,SH kemudian ditimpali oleh Tumpak Manik,SH,” Secara umum tidak ada larangan kepada Buruh untuk mencari Kuasa Pendampingnya, bisa dari LSM, Organisasi Serikat Pekerja maupun Advokad, dan kami dari Disnaker tetap mengakui siapapun Kuasa Pendampingnya dan sah secara hukum” Tegas Tumpak Manik,SH.

Wardin Ketua KC FSPMI Labuhanbatu, dalam penyampaiannya mengatakan” Bahwa ke 19 BHL ini adalah pekerja di PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group, dan ada yang sudah bekerja selama 35, Tahun seperti ibu Sutini, dan ketika hal ini dimintai kejelasan kepada pihak PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group dengan mengajukan pertanyaan” Apakah ke 19 BHL ini pekerja PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group” dijawab oleh PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group, ” Sebagai penggugat silahkan cari buktinya sendiri”

Atas jawaban dari Pihak PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group tersebut Wardi kemudian meminta kepada Mediator, untuk mencatat jawaban dari Pihak PT Pangkatan Indonesia MP.Evans Group, dan meminta ketika menerbitkan anjuran harus berdasarkan fakta persidangan yang terjadi hari ini’

Wardin dalam paparannya melanjutkan” Bahwa sesuai dengan pengakuan dari 19 BHL, bahwa selama mereka bekerja tidak ada menanda tangani kontrak kerja, dan dimungkinkan keberadaan mereka tidak dicatatkan di Disnaker Labuhanbatu” sebut Wardin.

Diluar Sidang saat Wardin dikonfirmasi terkait tidak adanya kesepakatan perundingan Tripartit hari ini dan apa langkah berikutnya, menjelaskan” Kami menunggu Anjuran dari Disnaker Labuhanbatu, dan akan membawa permasalahan ini ke Komisi II DPRD Labuhanbatu meminta digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)” Jelasnya.

Terpisah ketika ke 19 BHL dikonfirmasi oleh Wartawan, Sutini sebagai yang mewakili mengatakan”Selama kami bekerja di PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group tidak ada menandatangani Perjanjian Kerja, baik PKWT maupun BHL, Saya sudah bekerja 35 Tahun tidak ada menanda tangani, selain itu kami juga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan”

Pantauan Wartawan pada Perundingan Tripartit di Dinas Tenagakerja Labuhanbatu, tidak ada terlihat bukti Akta Perjanjian Kerja PKWT/BHL juga bukti pencataan tenagakerja di Disnaker Labuhanbatu yang diserahkan oleh PT Pangkatan Indonesia MP Evans Group, sebagaimana yang diminta oleh Wardin Ketua KC FSPMI Labuhanbatu”(Anto Bangun)

Pos terkait