Tuwarno : Upah Murah Justru Turunkan Daya Beli Masyarakat

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi yang dilakukan dengan cara menurunkan upah terhadap buruh (upah murah) seperti yang didorong melalui Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja justru pada akhirnya hanya akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh pengusaha.

Padahal, untuk meningkatkan investasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Misalnya yang harus dikerjakan yaitu pemberantasan korupsi, selain itu melakukan reformasi birokrasi , perizinan yang mudah, singkat dan murah, perlindungan keamanan dunia usaha dan hapus pungli. Ingat yang dikejar upah murah oleh pengusaha justru pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat,” jelas Tuwarno, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) DKI Jakarta, di Jakarta, (13/8).

Karena itu, Tuwarno menyatakan bahwa seluruh elemen buruh sepakat dengan tegas untuk tetap menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Hal tersebut bisa terlihat dari aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Senin (3/8) lalu. Kala itu, seluruh elemen buruh bersatu menolak kehadiran rancangan undang-undang tersebut. Aksi tersebut memberi efek positif yaitu ketika semua elemen buruh mengkristal jadi satu.

“Kami masih akan melakukan konsolidasi masif agar seluruh buruh FSPMI dan masyarakat luas untuk bersama sama menolak kehadiran RUU Ombinus Law Cipta Kerja tersebut,” ujarnya.

Namun Tuwarno juga menyampaikan, sejumlah elemen saat ini juga akan menyiapkan jurus lain untuk membatalkan RUU Omnibus Law tersebut.

“Mahasiswa kalau melakukan judicial review ke MK bagus. Sedangkan kelompok lainnya bisa dengan perlawanan lain yaitu dengan menyatukan kepentingan masyarakat untuk menolak,” ujar Tuwarno.

Selama ini, katanya, pemerintah memang melakukan pendekatan kepada kelompok yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Namun, itu sebatas syarat dan bukan substansi.

Karena itu, pihaknya akan terus menggelar demonstrasi menolak RUU Omnibus Law tersebut. Pandemi virus Corona bukan menjadi penghalang bagi kaum buruh maupun elemen masyarakat lainnya untuk terus berjuang.

“Kami setuju aksi dengan menggelar protokol kesehatan yang ketat. Pandemi bukan halangan bagi kami untuk berjuang,” pungkasnya.

(CP/Jim).

Pos terkait