Bogor,KPonline – Jelang penetapan upah minimum Propinsi ( UMP) tahun 2019, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengelar rapat konsolidasi Nasional dalam rangka melanjutkan perlawanan terhadap kebijakan upah murah rezim Jokowi di Training Center FSPMI di Cisarua Bogor.
Dalam sambutanya dalam pembukaan acara, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( Sekjen FSPMI) Riden Hatam Aziz menyatakan bahwa pemerintah terus mengkebiri kesejahteraan buruh melalui kebijakan yang dibuatnya.
” PP 78 tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat adalah bukti kebijakan pro upah murah pemerintah” ujarnya.
” Untuk itu kita akan terus bergerak melakukan perlawanan, yang terdekat melalui aksi tanggal 27 September di Gd Sate Jawa Barat dan Aksi tanggal 1 Oktober di Jakarta. Selain itu kita juga akan all out dalam perjuangan politik dengan cara memenangkan caleg yang direkomendasikan organisasi termasuk memastikan 2019 Ganti Presiden ” tambahnya.
Acara yang dihadiri oleh 100 orang perwakilan pimpinan FSPMI dari berbagai wilayah dan perwakilan Pilar organisasi ini berlangsung dari 25 hingga 27 September 2018.
