Bekasi, KPonline – Kaemal Malik resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu, 3 Mei 2026. Pencalonan Kaemal didukung penuh dan diusung oleh Buruh Go Politik, BGP, Karangraharja.
Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Panitia Pemilihan BPD Desa Karangraharja. Kaemal datang didampingi puluhan aktivis BGP Karangraharja dan perwakilan serikat pekerja dari kawasan industri Cikarang. Ia menyerahkan berkas persyaratan administratif dan menandatangani formulir pendaftaran disaksikan panitia.
Saat dikonfirmasi koran perdjoeangan, Koordinator Buruh Go Politik Karangraharja, Sehana Sugeng Hariyadi, mengatakan pencalonan Kaemal Malik merupakan bagian dari strategi BGP untuk memperluas representasi buruh di lembaga pengambil kebijakan tingkat desa.
“Dalam rangka berperan aktif dalam menyerap aspirasi dari masyarakat Karangraharja, BGP Karangraharja siap mendukung dan mengawal Kaemal Malik untuk maju dalam kontes pemilihan BPD Karangraharja,” kata Sehana, Minggu, 3 Mei 2026.
Sehana yang juga aktivis serikat pekerja aktif sebagai Bendahara PUK SPLP FSPMI PT. Marsol Abadi Indonesia ini menegaskan, Desa Karangraharja sebagai wilayah penyangga kawasan industri terbesar di Asia Tenggara membutuhkan wakil BPD yang paham persoalan ketenagakerjaan, perumahan buruh, transportasi, hingga isu sosial kemasyarakatan.
“Banyak warga Karangraharja adalah buruh pabrik. Tapi suara mereka belum maksimal terserap di kebijakan desa. Lewat BPD, kita bisa dorong Perdes yang pro-buruh dan warga,” ujarnya.
Kaemal Malik dikenal sebagai mantan aktivis serikat pekerja PT. Yasufuku Indonesia yang lama berkecimpung di isu perburuhan Cikarang. Ia aktif dalam advokasi kasus PHK, upah, dan K3. Di internal BGP Karangraharja, Kaemal menjabat sebagai pengurus. Ia juga terlibat dalam berbagai aksi May Day dan pengawalan kebijakan ketenagakerjaan di Bekasi.
“Alasan saya maju karena ingin memastikan anggaran desa dan program pembangunan berpihak pada warga pekerja. Banyak program desa belum menyentuh kebutuhan buruh kontrak, buruh perempuan, dan keluarga buruh,” kata Kaemal usai mendaftar.
Kaemal menyebut tiga fokus utama jika terpilih menjadi BPD diantaranya Mendorong transparansi APBDes dan alokasi anggaran untuk pelatihan kerja warga, Memperjuangkan Perdes Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Buruh Perempuan, Membuka ruang aduan warga terkait infrastruktur, keamanan, dan pelayanan publikTahapan Pemilihan BPD Karangraharja
Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Karangraharja menyatakan pendaftaran bakal calon dibuka 1–10 Mei 2026. Setelah verifikasi berkas, panitia akan menetapkan calon tetap pada 15 Mei 2026.
Masa kampanye dijadwalkan 20–28 Mei 2026, dan pemungutan suara digelar 1 Juni 2026.BPD Desa Karangraharja akan diisi 9 anggota dari keterwakilan wilayah. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Buruh Go Politik adalah gerakan politik yang diinisiasi jaringan serikat pekerja untuk mendorong kader buruh masuk ke lembaga legislatif dan pemerintahan desa. Di Bekasi, BGP telah mengusung beberapa kader di pemilihan BPD dan Pilkades sejak 2024.
“BGP bukan partai, tapi kendaraan politik buruh. Target kami, setiap desa industri ada wakil buruh di BPD. Itu kunci agar kebijakan desa tidak buta terhadap nasib pekerja,” tegas Sehana.
BGP Karangraharja menyatakan akan membentuk tim pemenangan dan relawan tingkat RT/RW untuk mengawal Kaemal Malik. Sosialisasi akan dilakukan lewat pertemuan warga, diskusi kampung, dan media sosial. Dengan dukungan basis buruh, Kaemal optimistis bisa meraih suara signifikan.
“Ini momentum agar buruh tidak hanya jadi objek pembangunan, tapi subjek yang ikut menentukan arah desa,” pungkasnya. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com