Penetapan UMK 2019 Banten Tak Sesuai Keinginan Buruh

Tangerang, KPonline – Gubernur Banten Wahidin Halim akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2019 se-Provinsi Banten. Penetapan tersebut setelah keluarnya surat keputusan nomor 561/Kep.318-Huk/2018 tertanggal, 21 November 2018 yang ditandatangani Gubernur Banten.

Berdasarkan SK Gubernur Banten itu, Besaran UMK 2019 tersebut untuk di :
Kabupaten Pandeglang Rp, 2.542.539,13;
Kabupaten Lebak Rp, 2.498.068,44;
Kota Serang Rp, 3.366.512,71;
Kota Cilegon Rp3.913.078,44;
Kabupaten Tangerang Rp3.841.368,19;
Kota Tangerang Rp3.582.076,99;
Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368,19;
Kabupaten Serang Rp3.827.193,39;

Bacaan Lainnya

“Itu (penetapan UMK 2019.red) hanya sesuai dengan usulan APINDO dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Banten, meskipun ada kenaikan 8,03%, sama aja yang di gunakan adalah PP 78/2015 Tidak sama sekali mempertimbangkan usulan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh se-Banten,” kata Kristian Lelono selaku Pengurus DPW FSPMI Banten, Rabu (21/11/2019).

“Serikat pekerja pasti akan bersikap. Lihat saja nanti, dan pemerintah daerah Banten dalam hal ini Gubernur Banten tidak sama sama sekali pertimbangkan usulan SP/SB yang menghendaki setidaknya 9.17% kenaikan UMK,” tandasnya.

Sebelumnya, Senin tanggal 19 November 2018 kemarin masa aliansi Serikat pekerja se-Banten menduduki dan memblokade Lampu Merah Pertigaan Pakupatan, Kota Serang Hinga pukul 19.30 WIB, sebagai bentuk protes pada rencana kenaikan Upah Minimum yang hanya di dasar pada PP 78/2015. (Chuky, RD.Rizal)

Pos terkait