Pejabat Negara +62 Penuh Dengan Sandiwara?

Surabaya, KPOnline – Dengan melihat ratusan mahasiswa yang turun pada hari ini (Kamis, 26/09) di Surabaya, turut menjadi sebuah bahan pertanyaan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Pertanyaannya, ada apa mereka terus turun ke jalan? Bukankah pemerintah melalui presiden Jokowi, sudah menyatakan telah menunda rencana pengesahan RUU kontroversial?

Bacaan Lainnya

 

Salah satunya mungkin, diduga akibat timbulnya sebuah keresahan yang ada di kalangan masyarakat negara kita, bahwa seperti diketahui bersama, saat ini telah terjadi sebuah #mositidakpercaya kepada pejabat negara yang katanya negara kaya dengan hasil buminya.

Dan hal itu terjadi bukan tanpa dasar, dimana saat ini pemerintah melalui lembaga DPR nya telah mempertontonkan sebuah suguhan beberapa produk hukum yang dinilai sangat kontroversial dan tidak berpihak sama sekali terhadap masyarakat.

Salah satu contohnya adalah, rencana pengesahan RKUHP yang dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pemberian sanksi denda terhadap gelandangan dengan nominal denda sebesar Rp 1 juta, yang diatur dalam pasal nomor 342.

Bagaimana mungkin, seorang gelandangan yang sudah tidak punya harta benda apa-apa, dinegara ini malah disengsarakan dengan cara di berikan sanksi denda? G masuk akal bukan..

 

Ada apa dibalik rencana pengesahan aturan yang kontroversial ini? Dimana peran pemerintah yang seharusnya merawat fakir miskin dan anak yatim seperti yang telah diatur dalam UU 45?

Dimana peran oposisi yang dalam pemilu kemarin, sangat mengkritisi sikap pemerintah dalam janji-janji politiknya yang belum ditepati?

Apakah konflik dalam pemilu kemarin, antara kubu petahana dengan oposisi hanyalah sebuah sandiwara belaka?

Jika memang mereka bersandiwara, sungguh sangatlah kejam dan rakyat pun pastinya akan merasa dipermainkan dengan sandiwara mereka kemarin.

Maka, tidaklah salah jika seluruh elemen masyarakat yang masuk dalam aliansi #SurabayaMenggugat hari ini turun ke jalan untuk menyatakan sikap bahwa Cabut dan Tolak seluruh kebijakan yang tidak pro dengan rakyat.

Salam Perubahan.

(Bobby – Surabaya)

Pos terkait