Jakarta, KPonline-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memanggil manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengenai usulan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menuturkan, persoalan pajak telah menjadi ranahnya. Hal tersebut disampaikan selengkapnya
Rantauprapat,KPonline – Gelombang perlawanan terhadap kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efisiensi yang menimpa puluhan buruh di PT Supra Matra Abadi (SMA) Kebun Aeknabara dipastikan akan mendapat perhatian serius dari Federasi selengkapnya
Berita Terbaru
KPonline
KSP-PB Tegaskan UU Ketenagakerjaan Baru Harus Berpihak kepada Buruh dan Jalankan Putusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, KPonline-Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang benar-benar baru, bukan sekadar revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penegasan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional selengkapnya
DPR RI Pastikan RUU Ketenagakerjaan Baru Masuk Agenda Prioritas dan Tegaskan Perlindungan Hak Pekerja Berlandaskan Pancasila
Jakarta, KPonline-Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR) menegaskan komitmennya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai respons atas Putusan Mahkamah selengkapnya
Diduga Lakukan Union Busting, PT NS BlueScope Indonesia Digeruduk Ratusan Buruh FSPMI
Cilegon, KPonline – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang PT NS BlueScope Indonesia, Kamis (16/7/2026). Aksi selengkapnya
Dalam Seminar Nasional di Gedung Joeang 45, Partai Buruh Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Baru yang Berkeadilan
Jakarta, KPonline-Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, putusan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) yang dibacakan pada 31 Oktober 2024, gerakan buruh selengkapnya
Pola Pengusaha Menggunakan Efisiensi sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah efisiensi semakin sering digunakan perusahaan sebagai dasar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara hukum, efisiensi memang dapat menjadi salah satu alasan PHK apabila memenuhi ketentuan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





