Menyongsong Nasib Upah 2021 Ditangan Para Wanita

  • Whatsapp

Mojokerto, KPonline – Wanita adalah tiang negara. Sebuah ungkapan masyhur yang acap kali terdengar, bila dikaitkan dengan peran para ibu atau kaum wanita dalam sistem pemerintahan.

Para wanita umumnya berperan besar dalam atur mengatur keuangan keluarga, sebuah unsur terkecil dari pemerintahan. Dapat dikatakan, menyangkut uang, wanita begitu sensitif dan sangat paham sekali urusan hingga sekecil-kecilnya.

Bacaan Lainnya

Menyinggung mengenai upah, bagi kaum buruh, upah adalah urat nadi. Besar kecilnya upah (uang) yang didapatkan buruh, berpengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan keluarganya. Menyangkut naik turunnya upah dan keluar masuknya uang, barisan paling nyinyir dan nyonyor pastilah kaum wanita.

Dalam jajaran pemerintahan pusat, ada dua sosok wanita yang berhubungan dengan kebijakan uang dan upah, dari mulai pengelolaan pendanaan negara hingga ke perekonomian keluarga, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Ibu Sri bertanggung jawab terhadap urusan perputaran roda perekonomian negara, sedangkan ibu Ida bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama keluarga kaum buruh yang menjadi elemen terbesar di masyarakat.

Fokus ke masalah pengupahan, bagi buruh dominasi Ibu Ida Fauziah sangatlah terasa akhir-akhir ini. Surat edarannya sebagai Menaker, dipandang begitu menghambat kesejahteraan. Bagaimana tidak, SE itu mematok tidak adanya kenaikan upah di tahun 2021. Tak ayal, SE itu berhasil membuat galau para wanita, baik yang sudah bersuami, single parents atau jomblowati mania.

Banyak wanita lingkungan buruh menilai, Ibu Ida tidak peka realitas dan mengkhianati nurani keibuan. Alasan pandemi malah dijadikan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan pemodal dengan berbagai manfaat kebijakan, dari mulai potongan pajak, stimulus ekonomi, relaksasi iuran hingga perijinan.

Para wanita yang ikut berjuang menuntut kenaikan upah di depan kantor Gubernur Jawa Timur

Faktanya, pandemi juga memukul ekonomi masyarakat dan buruh. Dengan tidak menaikkan upah, malah menjerumuskan perekonomian keluarga buruh dalam jeratan hutang dan jurang kemiskinan. Angka pertengkaran dan perceraian berpotensi meningkat tajam hingga berujung konflik sosial.

Tidak cukup sampai disitu, penurunan kualitas Komponen Hidup Layak (KHL) berupa penggantian pembalut menjadi Cotton Bud dianggap kebijakan sesat. Sudah nilainya jadi mengecil, fungsinya juga berbeda, lalu dasar pemikirannya apa? Para buruh wanita pun bertanya tanya, jangan-jangan Ibu Menaker bukanlah wanita sebenarnya, masak begitu saja tidak paham?

Di level Jawa Timur, keputusan naik tidaknya upah di tahun 2021 ditentukan oleh Gubernur, yang kebetulan lagi-lagi adalah seorang wanita. Kofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur pilihan masyarakat, sedang ditunggu kebijaksanaannya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai mantan Menteri Sosial, Ibu Kofifah tidak diragukan lagi kapabilitas dan pemahamannya tentang visi sosial dan kondisi sosial seperti saat ini. Ia menjadi sandaran terakhir, dalam penentuan nasib ekonomi keluarga jutaan keluarga buruh Jawa Timur.

Empati sosial dan naluri kewanitaannya akan diuji dalam hal menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga buruh. Akankah ia berpihak pada masyarakat kecil ataukah tersandera politisasi pengupahan. Ini adalah dilema besar yang menyangkut masa depan jutaan jiwa, perputaran triliunan uang dan janji kepemimpinan.

Di sisi lain, disparitas (kesenjangan) upah antar daerah di Jawa Timur begitu menganga. Contohnya Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan yang hanya berbatasan sungai, atau Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Perbedaan upah diantara daerah tersebut, sangatlah signifikan, hampir 2 kali lipat selisihnya.

Penetapan upah tinggal menunggu waktu, nasib upah tahun 2021 ada ditangan para wanita, pemangku kebijakan, penentuan keputusan. Para wanita yang seharusnya mengerti kebutuhan isi “dapur”, memahami isi hati, mengutamakan dan menyelamatkan masa depan keluarga.

Akankah para wanita itu mampu menjadi tulang punggung kebijakan upah? Menjadi pelindung dan pembimbing menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat? Selamat menunggu kenaikan upah dan menjadi saksi atas keberpihakan para wanita.

Pos terkait