Purwakarta, KPonline-Kerja lembur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia industri. Saat target produksi meningkat atau perusahaan menghadapi tenggat waktu tertentu, pekerja sering diminta menambah jam kerja di luar waktu kerja normal. Namun, tidak semua pekerja memahami bahwa kerja lembur memiliki aturan yang jelas dan wajib dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal. Secara umum, jam kerja normal adalah 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja.
Aturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi jam kerja normal wajib membayar upah lembur. Selain itu, lembur harus dilakukan atas persetujuan pekerja, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, perhitungan upah lembur menggunakan dasar 1/173 kali upah sebulan. Untuk jam pertama lembur pada hari kerja, pekerja berhak menerima upah sebesar 1,5 kali upah per jam. Sementara untuk jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah per jam.
Namun, menurut laporan yang dihimpun, masih banyak pekerja yang belum menerima hak lembur secara penuh. Tidak sedikit perusahaan yang menganggap lembur sebagai bentuk loyalitas pekerja tanpa memberikan kompensasi yang sesuai. Padahal, pembayaran upah lembur merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi pengusaha.
Dan itu menunjukkan bahwa pelanggaran terkait jam kerja dan upah lembur masih menjadi salah satu aduan yang cukup sering diterima instansi ketenagakerjaan maupun serikat pekerja. Kasus yang muncul umumnya berupa lembur tanpa persetujuan pekerja, pencatatan jam lembur yang tidak transparan, hingga pembayaran yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, serikat pekerja mengingatkan kepada para pengusaha terhadap mekanisme pelaksanaan tata kerja lembur. Selain menyangkut hak ekonomi pekerja, jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi yang layak juga berpotensi menimbulkan kelelahan, menurunkan produktivitas, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja.
Singkatnya, pekerja disarankan untuk memahami aturan mengenai jam kerja dan upah lembur, sementara perusahaan wajib memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal dibayar sesuai ketentuan. Pada akhirnya, kerja lembur bukan sekadar tambahan jam kerja, melainkan hak yang harus dihargai dan dibayar secara adil sesuai aturan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com