Menanggapi Tulisan Rahmatika di Seword.com : Jokowi Memang Bukan Bandung Bondowoso

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono.

Jakarta, KPonline – Tulisan Rahmatika di Seword.com dengan judul ‘Jelang Hari Buruh Said Iqbal dan KSPI Mulai Unjuk Gigi Undang Kandidat Capres’ terdapat banyak kesalahan logika. Ada banyak hal yang harus diluruskan. Terlebih lagi, dalam beberapa hal, apa yang ia sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Rahmatika mengatakan, “Kritik itu bagus, tapi tergantung juga niatannya untuk membangun atau menjatuhkan.”

Tentu saja, apa yang dilakukan KSPI adalah kritik yang membangun. Kritik yang dilakukan KSPI sejalan dengan fungsi dan tujuan serikat pekerja: menyejahterakan pekerja dan keluarganya.

Sederhana saja. Agar para pekerja sejahtera, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh. Ketika kemudian kebijakan yang dibuat dirasa merugikan, wajar jika buruh bersuara. Semut pun akan menggigit jika diusik.

Bicara tentang kebijakan Pemerintah, tak bisa lepas dari keberadaan Presiden. Dalam hal ini, sangat masuk akal jika kemudian dalam Pilpres 2019 nanti KSPI mengusung calon Presiden yang berpihak kepada kaum buruh.

Sosok yang akan didukung KSPI dalam Pilpres 2019 memang bukan Joko Widodo. Sebab menurut KSPI, Presiden Joko Widodo beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi pekerja, misalnya terkait pengupahan, TKA, bahkan tax amnesty.

Beberapa kebijakan yang dikritik KSPI, bisa dibaca dalam buku berjudul ‘Pemerintah Gagal Menyejahterakan Buruh?‘ yang ditulis oleh Said Iqbal dan Kahar S. Cahyono.

Itu dulu yang harus dipahami oleh Rahmatika, agar tidak keblinger memahami sikap politik kaum buruh.

Selanjutnya, mari kita bahas satu per satu kesalahan logika Ramatika.

KSPI Undang Anies Baswedan

Terkait dengan Anies Baswedan, KSPI memang akan mengundang beliau dalam Seminar Kebangsaan.

Tidak masalah jika Rahmatika mengatakan ini agak lucu. Tetapi yang pasti, sebagai Gubernur DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Indonesia, peran Anies tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi, latar belakang Anies adalah seorang akademisi yang memiliki pemikiran cemerlang. Dalam seminar kebangsaan tersebut, Anies akan membawakan tema Negara Kesejahteraan Dalam Perspektif Peradapan Social Budaya.

KSPI tidak mungkin mengundang tokoh yang hanya bisa plonga-plongo karena tidak memiliki gagasan.

Terkait dengan sikap KSPI yang disebut Rahmatika ‘ngambek’ karena UMP Jakarta dinilai kurang, ini menunjukkan kedangkalan cara berfikir Rahmatika. Protes KSPI terhadap Anies, justru semakin membuktikan jika KSPI sangat independen. Biarpun Gubernur tersebut didukung KSPI, kalau salah, sebagai organisasi gerakan KSPI akan mengatakan salah. Tidak membela dengan membabi buta.

Bagaimana dengan Rahma? Apakah juga melakukan kritik serupa? Atau memakai kaca mata kuda, membela junjungannya tak peduli benar atau salah?

Taruhlah nanti Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2019, KSPI akan tetap melakukan aksi turun ke jalan jika ia tidak berpihak kepada kaum buruh.

Isu May Day

Rahmatika juga menyoroti isu May Day. Dia mengatakan, “Dalam perayaan Hari Buruh nanti pasti isu yang diangkat salah satunya kebijakan soal Tenaga Kerja Asing.”

Kali ini Rahmatika benar. May Day 2018, KSPI mengusung tuntutan TRITURA PLUS. Salah satunya adalah terkait dengan TKA. Terkait dengan apa alasannya, sila cari di google saja.

“Jangan cuma teriak melarang tenaga kerja asing masuk, tapi perbaiki juga kualitas pekerja kita,” kata Rahma. Persis itulah yang sedang dilakukan KSPI.

KSPI menolak TKA unskilled worker, karena tenaga kerja kita melimpah. Rakyat banyak yang nganggur. Dengan TKA yang memiliki keterampilan, akan terjafi transfer of job dan transfer of knowledge. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja kita akan meningkat karena proses alih teknologi tadi.

Soal rumah murah untuk buruh, KSPI menilai apa yang dilakukan Jokowi belum sesuai dengan janji politiknya sendiri.

Rahmatika benar. Jokowi itu bukan Bandung Bondowoso yang bisa bangun banyak rumah dalam semalam saja. Karena, memang, bukan hanya satu malam Jokowi bekerja. Jokowi sudah bekerja selama 4 tahun. Tahun 2019 nanti akan purna tugas. Tetapi masih ada janji-janjinya yang belum terealisasi.

Tentang guru honorer, Rahmatika barangkali pura-pura tidak tahu. Saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-72 di Stadion Patriot Bekasi, Sabtu (2/12/2018), Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan pengangkatan CPNS dari guru honorer.

Bagaimana mungkin Rahma tutup mata atas persoalan ini dengan mengatakan bukan hal yang harus ditimpakan pusat? Presiden sendiri sudah berjanji. Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi semasa menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan akan mengangkat para honorer. Lagi-lagi janji itu tak terbukti.

Soal transportasi publik yang terjangkau, siapa dulu yang pernah bilang soal kemacetan bisa lebih mudah diatasi jika jadi presiden? Kok sekarang semua bergantung daerah masing-masing.

Ketika Rahma Mempertanyakan Peran Serikat Pekerja

Rahmatika kemudian mempertanyakan peran serikat buruh. Said Iqbal sebagai Ketua KSPI sudah berbuat apa selain membawa buruh ke arah politik?

Perlu Rahma ketahui, KSPI berjuang untuk upah layak. Meminta agar PP 78/2015 yang diterbitkan pasa era Joko Widodo dihapus. Karena sebalum ada PP itu, upah buruh bisa baik hinggal 40 persen. Sekarang ini, kenaikan upah minimum relatif lebih kecil.

KSPI membela buruh yang di PHK dan menolak outaourcing agar ada kepastian kerja. Selain itu, KSPI juga berjuang untuk jaminan kesehatan yang lebih baik.

Jika belum berhasil, karena memang KSPI bukan pemerintah. Coba kalau Presiden memenuhi aspirasi KSPI?

Saat ini KSPI mempersiapkan buruh seandainya tiba-tiba di-PHK atau memasuki usia pensiun. Caranya? Dengan menuntut adanya regulasi yang mewajibkan seluruh pekerja mendapatkan jaminan pensiun yang besarnya sama dengan nilai pensiun yang didapat oleh PNS/TNI/Polri. Sayangnya, Presiden Jokowi belum memenuhi tuntutan KSPI, agar nilai manfaat jaminan pensiun tidak diskriminatif.

Jadi siapa bilang KSPI tidak memikirkan buruh yang di PHK atau memasuki usia pensiun?

Daftar Sekarang