Jakarta, KPonline – Ketika elemen masyarakat banyak melakukan kritik terhadap pemerintah terkait dengan penanganan corona dan melemahnya nilai tukar rupiah, ada yang saja yang nyinyir. Mereka mengatakan, apa yang sudah kalian dilakukan? Sok tahu saja, kayak yang bisa ngasih solusi.
Tentu saja, rakyat tahu. Rakyat tahu apakah kebutuhannya sebagai rakyat, sudah dipenuhi apa belum. Mereka yang secara langsung merasakan, negara hadir atau tidak dalam menyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Mereka lupa, bahwa sehat adalah hak rakyat. Pun demikian dengan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, adalah hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.
Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah lah memikirkan solusinya. Bukan justru dibalik, rakyat yang disuruh berfikir sendiri. Kalau demikian, apa gunanya ada pemerintahan?
Lagipula, kritik seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang baik. Menurut Wikipedia, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.
Dengan kata lain, tanpa kritik, tidak ada perbaikan. Kritik adalah sebuah keniscayaan agar tercipta keseimbangan. Bahkan lebih ekstrem, saya hendak menegaskan, bahwa kritik adalah solusi itu sendiri.
Kita sepakat, dalam situasi seperti ini, kita semua harus bahu-membahu, Kita juga memberikan apresiasi ketika ada elemen masyarakat memberikan bantuan. Seperti, misalnya, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) membagikan hand sanitizer gratis kepada masyarakat secara cuma-cuma.
Tetapi itu bukan tugas MPBI. Seharusnya, tanpa MPBI, pemerintah melakukannya. Karena ia dibentuk untuk melayani seluruh rakyat.
Kepada elemen masyarakat, termasuk gerakan buruh, teruslah bersuara. Sebab dengan demikian, kita bisa membantu pemerintah untuk mengetahui apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Jangan karena kita diam dan mendiamkan, semua seperti sedang baik-baik saja. Padahal sejatinya ada ancaman.
Dalam hal ini, kita meminta pemerintah untuk mendengarkan apa kata rakyat. Berbagai kebijakan yang selama ini dikritik oleh gerakan sosial, termasuk serikat pekerja, tidak kunjung membaik. Lalu apa salahnya mendengarkan kami?
