Ketemu DPRD Jabar, Buruh PT Dada Indonesia: Dibutuhkan Ketegasan dari Pemerintah

Purwakarta, KPonline – Melangkah penuh dengan semangat juang untuk kepastian hak atas pesangon yang seharusnya wajib diterima. Itulah sebuah ungkapan kata untuk jejak langkah emak-emak PT Dada Indonesia.

Dengan menggunakan sebuah bus yang difasilitasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta berangkat menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

Harapan untuk mendapatkan uang pesangon yang sampai saat ini belum diterima oleh pekerja emak-emak PT Dada Indonesia selalu membayangi disepanjang perjalanan mereka di dalam bus menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tiba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, pekerja emak-emak PT Dada Indonesia langsung menuju ruangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mereka bertemu dengan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Audiensi terkait permasalahan hubungan industrial yang sedang dihadapkan kepada mereka.

Dimana PT Dada Indonesia belum memberikan kewajiban mereka kepada pekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bilamana perusahaan menutup usahanya,yaitu berupa uang pesangon.

Setelah Pekerja emak-emak PT Dada Indonesia diterima oleh Abdul Hadi, Cucu, Eni, Dewi dan Ferry Sofwan Arif. Audiensi menghasilkan sebuah himbauan untuk melakukan mediasi kembali, Kamis 22 November 2018 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

Abdul Hadi bersama rekan-rekan yang masuk kedalam Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk segera menjembatani serta memfasilitasi kembali proses mediasi antara pihak pekerja PT Dada Indonesia dan PT Dada Indonesia terkait hubungan industrial yang sedang terjadi dengan diawasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan hubungan industrial serta perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Bilamana dalam proses mediasi besok tidak menemukan hasil yang baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat akan memanggil kembali semua pihak yang terkait, baik dari Serikat Pekerja, Managmen perusahaan dan elemen pemerintahan kabupaten Purwakarta melalui Dinas Ketenagakerjaannya. Bila perlu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan lembaga bantuan hukum.

Keseriusan serta ketegasan pemerintah untuk tidak berat sebelah tentu sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di PT Dada Indonesia,agar permasalahan ini segera bisa terselesaikan dengan baik, tidak berlarut dan berkepanjangan.

Pos terkait