Kawal Sidang Pleno Depekab, Ratusan Buruh Jepara Tuntut Kenaikan UMK Jepara 2021

Kawal Sidang Pleno Depekab, Ratusan Buruh Jepara Tuntut Kenaikan UMK Jepara 2021

Jepara, KPonline – Ratusan buruh di Kabupaten Jepara hari ini beramai-ramai mendatangi kantor Bupati Jepara, Jum’at (6/11/2020).

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jepara Bersatu (ABJB) tersebut mendatangi kantor Bupati Jepara untuk mengawal jalannya sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang diselenggarakan hari ini.

Bacaan Lainnya

Aliansi Buruh Jepara Bersatu sendiri terdiri dari FSPMI, SPSI, SPN, Garteks dan beberapa serikat pekerja yang ada di Jepara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh redaksi koranperdjoeangan.com, sidang tersebut akan berlangsung di ruang kerja Sekda Kabupaten Jepara yang mana pada hari ini telah mendapatkan pengawalan ketat oleh aparat Kepolisian.

Pengawalan ini menjadi bukti perlawanan buruh terhadap surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor : M/11/HK.04/2020. Yang memutuskan bahwa besaran upah minimum 2021 disesuaikan dengan besaran upah minimum 2020 atau tidak ada kenaikan.

“Kita datang untuk mengawal sidang pleno Depekab Jepara hari ini. Kita meminta kenaikan untuk UMK Jepara 2021 tetap ada,” papar Yopi Priambudi Sekretaris Garda Metal FSPMI.

“Sekaligus menekan pemerintah, sebagai pertanda bahwa buruh menolak kenaikan upah minimum 0 persen,” imbuh Yopi.

Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa buruh Jepara menuntut agar UMK Jepara 2021 tetap ada kenaikan dan meminta pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk mengesampingkan surat edaran (SE) Menaker.

Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan buruh dan masyarakat dalam situasi pandemi yang justru mengalami penambahan atau peningkatan.

Noryadi salah satu buruh yang turut mengawal sidang hari ini, mengatakan bahwa pengawalan ini sangat penting.

Menurutnya, nasib buruh untuk satu tahun ke depan akan ditentukan melalui sidang pleno Depekab yang berlangsung pada hari ini. Ditambah lagi, sampai dengan sejauh ini, nasib atau upah buruh Jepara masih jauh dari kata layak.

“Pengawalan ini penting, karena nasib kita (buruh) untuk setahun ke depan ditentukan melalui sidang Depekab ini. Sekaligus mempertanyakan seperti apa keterpihakan pemerintah terhadap rakyat atau buruhnya,” ucap Noryadi.

(Ded)