Purwakarta, KPonline-Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk melakukan renovasi kantor Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mulai dilakukan, terutama untuk memastikan fasilitas tetap mendukung kegiatan organisasi.
Baru-baru ini, renovasi kantor tersebut pun selesai dilakukan, dan prosesi peresmian pasca-renovasi pun berlangsung pada Sabtu, 4 Januari 2024.
Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz beserta Sekretaris Jenderal FSPMI Sabilar Rosyad dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat FSPMI pun tampak hadir dalam agenda tersebut.
Selain itu, nampak dalam prosesi ini, Ketua KC FSPMI Purwakarta Fuad BM beserta Ketua Exco Partai Buruh Purwakarta Wahyu Hidayat dan jajaran pengurus PC dan KC FSPMI Purwakarta.
Dibalik kemegahan setelah renovasi, Kantor Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) di Purwakarta menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia. Dan seperti diketahui, gerakan buruh FSPMI awalnya mengusung konsep lobi dan aksi (KLA).
Namun dalam Kongres ke-6 dan Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan FSPMI di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta (22/02/2021), FSPMI resmi menyatakan langkah awal keterlibatan mereka dalam politik praktis sebagai upaya memperjuangkan hak-hak pekerja secara lebih luas dan strategis.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam gerakan buruh yang selama ini hanya dikenal melalui aksi-aksi demonstrasi dan advokasi.
Menurut Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz dalam sambutannya di agenda prosesi pasca renovasi mengatakan bahwa gugatan Partai Buruh terhadap Presidensial Threshold dengan melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial Threshold menjadi 0%, merupakan langkah baik. Karena Partai Buruh bisa memilih sendiri Calon Presidennya di Pemilu 2029.
“Dan itu berawal dari sini (Kantor Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta),” pungkasnya.
Dan bisa dikatakan bahwa FSPMI terus memperkuat posisinya sebagai organisasi buruh yang tidak hanya fokus pada perjuangan di tingkat perusahaan, tetapi juga di ranah kebijakan publik dan pemerintahan.
Selain itu, Politik adalah refleksi dari kebutuhan zaman. Kami ingin memastikan bahwa buruh memiliki keterwakilan di parlemen maupun ruang-ruang pengambilan keputusan lainnya.
Keputusan FSPMI untuk terjun ke politik praktis dianggap sebagai langkah strategis dalam memperluas pengaruh buruh. Organisasi ini telah mulai mendukung kader-kadernya untuk maju sebagai calon legislatif dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, FSPMI telah membuktikan efektivitas pendekatan ini melalui berbagai keberhasilan, dengan dikabulkannya sebagian tuntutan mereka terhadap UU Cipta Kerja.
Langkah ini mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Beberapa pihak mendukung langkah tersebut karena dianggap sebagai cara untuk memperkuat posisi buruh di tengah derasnya arus liberalisasi ekonomi. Namun, tidak sedikit juga yang mengkritik, mengkhawatirkan bahwa masuknya buruh ke politik praktis dapat menciptakan konflik kepentingan.
Dengan berdirinya Kantor KC FSPMI Purwakarta, FSPMI menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan buruh sebagai bagian penting dari proses politik di Indonesia. Peresmian ini diharapkan menjadi awal dari transformasi gerakan buruh yang lebih inklusif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pekerja.
