Purwakarta, KPonline – Pasca pandemi Covid-19, kondisi ekonomi rakyat belum pulih. Namun, Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengumuman kenaikan harga Pertalite dan Solar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat kedepan.
Di Indonesia, rencana kenaikan harga BBM kerap kali diiringi oleh penolakan dari beragam elemen masyarakat.
Diantaranya adalah serikat buruh yang mengancam akan melakukan demo serentak di 34 provinsi hingga mogok nasional jika Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal unjuk rasa itu rencananya dilakukan awal September.
“Kami akan melakukan demo di 34 provinsi, 440 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan BBM dan omnibus law awal September 2022. Mogok juga akan dilakukan apabila ada pemaksaan, kami akan lakukan mogok nasional. Upah kami tahun ini hanya naik 1 persen padahal inflasi sudah 4,9 persen,” kata Said Iqbal, Selasa (23/8).
Menaikkan harga BBM, jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh, maupun masyarakat marjinal.
Seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat. Bukan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah harus bijak. Kalau BBM naik, semua sektor tentu akan mengalami kenaikan. Dan itu sangat berbahaya karena dapat membuat laju inflasi menjadi tak terkendali.
Kemudian, dampak inflasi yang tak terkendali bisa menimbulkan biaya hidup yang menekan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lemah dan dipastikan risiko resesi tinggi pasti akan terjadi untuk selanjutnya.
“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5 persen,” ungkap Presiden KSPI tersebut.
Kemudian, Said melanjutkan bahwa Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang katanya dipatok Rp10 ribu akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah 4,9 persen.
Akibatnya, daya beli masyarakat akan terkubur. Apalagi, imbuhnya, sudah tiga tahun berturut-turut buruh pabrik tidak naik upah minimumnya.
“Kenaikan harga BBM yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, sampai 5 tahun mendatang karena omnibus law, itu akan membuat daya beli terpuruk anjlok 50 persen lebih. Kami pro subsidi dan jaminan sosial,” katanya.
“Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan harga barang-barang dipicu oleh harga BBM,” pungkasnya
“PHK di mana-mana karena perusahaan akan memangkas operasionalnya karena harga energi naik,” katanya.
Menurutnya, dalih pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan di negara lain sudah lebih mahal dengan membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain tanpa melihat income per kapitanya tidak tepat.
Jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi ini karena lingkungan, katanya, ini akan sangat tidak tepat. Selama ini, kata Said Iqbal, industri besar masih memakai batu bara dan diesel.
“Jadi ini hanya akal-akalan saja untuk menaikkan BBM,” jelasnya.
Terakhir, ada 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, dan sangat rentan dengan kenaikan harga BBM. Tutup Said Iqbal
