Jakarta, KPonline – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan, pada tahun 2017, jumlah kepesertaan tenaga kerja aktif mencapai 25,2 juta. Angka itu naik dari pencapaian 2016 sebesar 22,6 juta orang.
Sementara iuran ditargetkan mencapai Rp 55,37 triliun dan dana kelolaan ditargetkan mencapai Rp 297 triliun.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2016, jumlah kepesertaan aktif mencapai 22,6 juta orang dengan dana kelolaan mencapai Rp 260 triliun.
“Target kepesertaan tahun ini 25,2 juta dengan dana kelolaan Rp 297 triliun,” ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto di Kantor Kementerian Desa, Kalibata Jakarta, Senin (23/1/2017).
Agus menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan berupaya meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti yang dilakukan kali ini dengan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melindungi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan tenaga pendukung dari dua kementerian tersebut.
“Kami akan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, badan dan perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya, khususnya untuk tenaga kerja non ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk dapat jaminan sosial,” ungkap Agus.
Menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan juga membuat agen-agen yang tersebar di daerah melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
Program tersebut tengah diuji coba di dua kota, yakni Yogyakarta dan Jember Jawa Timur. “Jadi memang tujuan utama kami adalah perluasan cakupan kepesertaan. Ini mengandung arti jumlahnya ditambah, dan area kepesertaannya diperluas,” tambah Agus.
Diakui, dalam meningkatkan jumlah kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendiri dan diperlukan sinergi dengan berbagai pihak.
“Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami sangat tidak mungkin bisa memiliki jangkauan-jangkauan sampai ke desa-desa seluruh Indonesia. Oleh karenanya kami harus bekerja sama dengan semua pihak kementerian atau lembaga untuk bisa memperluas,” papar Agus.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengadopsi strategi sistem keagenan ala Jepang bernama “Sharousi”, guna meningkatkan jumlah kepesertaan.
Strategi Meningkatkan Jumlah Anggota
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, sistem keagenan yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan itu dinamai Agen PERISAI atau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia.
“Inovasi ini, memang kami bekerja sama dengan JAICA Jepang,” kata Agus kepada wartawan usai memberikan pembekalan kepada calon wisudawan program pascasarjana UGM, di Yogyakarta, Rabu (18/1/2017).
Agus mengatakan, sebenarnya sistem keagenan ini sudah mulai diujicoba pada tahun lalu, di dua kota yaitu Yogyakarta dan Jember.
Proyek percontohan atau pilot project tersebut mampu menggaet 2.723 peserta baru BPJS Ketenagakerjaan. Konsepnya, Agus menjelaskan, nantinya akan ada kantor-kantor PERISAI yang menjadi perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di tiap kota/kabupaten.
Kantor tersebut memiliki agen-agen lagi yang bisa masuk sampai ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi dan edukasi serta bimbingan bagi calon peserta asuransi.
“Pada bulan ini kami kembangkan sistem keagenan PERISAI di 11 kota yang nantinya akan kita mulai terapkan secara bertahap,” ujar Agus.
Pada tahun 2017 ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah kepesertaan aktif mencapai 25,2 juta orang, atau mengalami pertumbuhan sebesar 11 persen dibandingkan realisasi 2016 (unaudited) yang sebanyak 22,6 juta orang.
“Sekarang tenaga kerja aktif kita ada 22,6 juta dengan pertumbuhan 17 persen YoY, atau 3,54 persen di atas RKAT 2016,” kata Agus.
Dia menambahkan, kenaikan kepesertaan dari pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) pada 2016 mencapai angka fantastis menjadi 1,37 juta orang, atau naik 378 persen YoY, dan naik 226 persen dari RKAT 2016.
Sumber: kompas.com
