Semarang, KPonline – Sejumlah perwakilan buruh dari Aliansi Buruh Jawa Tengah akhirnya diterima di sebuah ruang rapat di dalam gedung Kantor Walikota oleh Iwan Budi Setiawan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Rabu (31/10/2018).
Namun bukannya senang atau lega sudah diterima oleh wakil dari pemerintah. Akan tetapi perwakilan buruh malah merasa kecewa terhadap kondisi ini.
Karena sebelumnya jauh-jauh hari dari pihak aliansi sudah melayangkan surat untuk audensi dengan Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang. Akan tetapi pada aktualnya hanya ditemui oleh Kadisnakertrans saja. Sedangkan Walikota bahkan Wakil walikota pun tak tampak batang hidungnya.
“Kalau di bilang kecewa, ya kita kecewa. Sebenarnya kami ke sini ini untuk bertemu dengan walikota, karena angka yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Kota sudah diserahkan ke Walikota dan kami ingin bertanya angka tersebut masih di walikota atau sudah dinaikkan ke Gubernur,” ungkap Sumartono Ketua KC FSPMI Semarang Raya menyatakan kekecewaannya.
Selanjutnya ada tiga poin yang disampaikan pada pemerintah kota Semarang.
Pertama, menanyakan sikap dari walikota Semarang terkait dengan dua angka yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Kota kepada Walikota apakah angka masih di walikota atau udah di gubernur.
Kedua, meminta walikota jangan takut terhadap ancaman di Surat Edaran Menaker maupun Gubernur yang akan mencopot walikota/bupati yang tidak tunduk terhadap PP78/2015. Buruh menegaskan bahwa buruh Semarang berada pada barisan depan untuk membela jika walikota berani mengabaikan surat edaran menteri dan gubernur.
Ketiga, meminta Kepala Disnaker selaku wakil dari pemerintah untuk menjelaskan kepada anggota yang masih berada di luar mengenai apa yang disampaikan oleh perwakilan para buruh kepada pemerintah.
Setelah acara audiensi selesai, Iwan Budi yang didaulat sebagai wakil dari pemerintah diminta untuk menjelaskan kepada kawan kawan buruh di depan Kantor Walikota.
Setelah mendengar penjelasan dari Kadisnaker buruh yang kecewa akhirnya melanjutkan aksi demonstrasi menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah yang berada di Jl. Pahlawan. (SUP)
