Geruduk Kementerian Kesehatan RI, FSPMI Sampaikan Hal Ini

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Buruh dari FSPMI menepati janjinya untuk unjuk rasa ke kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada kamis siang hari ini (6/2).

“FSPMI KSPI mendesak agar pemerintah segera membatalkan kenaikan tersebut,” ujar Iswan Abdullah, Vice President FSPMI dalam keterangannya dihadapan wartawan l, kamis (6/2) di depan kemenkes.

Berita Lainnya

Menurut dia, pemerintah mestinya konsisten dengan pernyataannya untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Kenaikan Penerima Bantuan Iuran serta kenaikan kelas I dan II, kata dia, sudah bisa digunakan untuk menutupi defisit.

 

Iswan merinci setidaknya ada lima alasan penolakan buruh itu. Pertama, membuat daya beli masyarakat jatuh. Ia mencontohkan dengan iuran peserta kelas III yang rencananya naik dari 25 ribu menjadi 42 ribu.

“Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak (satu keluarga terdiri dari 5 orang) maka dalam sebulan mereka harus membayar 210 ribu,” ujar dia.

Bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum atau penghasilan sebesar 4,2 juta, mungkin tidak memberatkan. Walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran satu juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut,” tegas pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Jamkeswatch Nasional ini.

Kedua, sambung Kawan, BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan dengan hukum publik, bukan PT atau BUMN yang bertugas untuk mencari keuntungan.

“Dengan kata lain, jika mengalami kerugian, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menutup kerugian tersebut,” ujar dia sembari mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada rakyat.

Ketiga, setiap tahun, iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan.

Dan keempat, akan terjadi migrasi kepesertaan dari kelas I ke kelas II atau III.

“Apalagi jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Kelima, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. “Sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat,” tutup dia.

Tepat di hari ulang tahun yang ke 21 FSPMI, hal ini selain disampaikan ke publik melalui siaran pers, juga disampaikan secara resmi kepada biro hukum selaku perwakilan Kementerian Kesehatan saat menerima audiensi perwakilan 10 orang buruh yang melakukan unjukrasa hari ini. Iswan berharap, kritik masukan, saran serta usulan pihak buruh sebagai salah satu pelaku dilapangan bisa secepatnya ditanggapi oleh Menteri Kesehatan RI.

(Jim).

Pos terkait