Di Balik Konsolidasi Akbar Tolak Omnibus Law, PUK SPAMK FSPMI PT. SIWS Launching Sebuah Buku

  • Whatsapp

Purwakarta, KPonline – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja melalui Omnibus Law terus bergejolak dikalangan kelas pekerja atau kaum buruh.

Gerakan tolak Omnibus Law tersebut dilakukan dengan didasari rasa was-was akan berkurang dan hilangnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada saat ini, dan beranggapan bahwa penerapan Omnibus Law hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelas pekerja atau kaum buruh.

Bacaan Lainnya

Dan untuk lebih menguatkan gerakan, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK-FSPMI) PT. Sumi Indo Wiring Systems menyelenggarakan Konsolidasi Akbar di Kantor Konsulat Cabang FSPMI, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta. Sabtu, (8/8).

“Dengan Semangat Kemerdekaan, Terus Galang Persatuan dan Terus Berjuang Demi Masa Depan Buruh Indonesia Yang Lebih Bermartabat,” menjadi tema dalam agenda tersebut.

Dalam Konsolidasi kali ini, Didin Hendrawan selaku anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta mengatakan kepada ratusan anggota PUK SPAMK-FSPMI PT. SIWS untuk tetap merapatkan barisan di garis pergerakan dalam berjuang meraih kesejahteraan pekerja.

Didin Hendrawan dalam serah terima buku perjalanan PUK SPAMK-FSPMI PT. Sumi Indo Wiring Systems di agenda konsolidasi tersebut

Kemudian, Ade Supyani menyampaikan bahwa kehadiran Rancangan Undang-undang Cipta Kerja lewat Omnibus Law sangat bertentangan dengan perjuangan serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB).

“Dengan adanya penghilangan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sistem PHK akan dipermudah,” ungkap Ade Supyani yang saat ini menjabat ketua PUK SPAMK-FSPMI PT. SIWS sekaligus ketua PC SPAMK-FSPMI Purwakarta.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam Omnibus Law ini, pengusaha bersama pemerintah tidak lagi berupaya untuk mencegah terjadinya PHK. Dan dalam melakukan PHK, pengusaha dapat melakukannya tanpa perlu dirundingkan terlebih dahulu dengan SP/SB dan tidak perlu menunggu putusan dari pengadilan hubungan industrial (PHI). Sambungnya


Selain daripada itu, Ade Supyani menyebutkan terkait Outsourcing. Setelah Omnibus Law dilegalkan, sistem Outsourcing akan bebas kedepannya untuk diterapkan disemua jenis pekerjaan, tidak seperti sebelumnya yang sudah diatur dalam UU 13/2003, dimana hanya diperbolehkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu saja.

Selanjutnya, Ade Supyani mengatakan untuk masalah pengupahan dalam Omnibus Law RUU tersebut, akan diberlakukan upah minimum provinsi saja. Sehingga bisa dipastikan UMK dan UMSK akan hilang.

Lalu, untuk kenaikan upah. Pemerintah hanya menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi, dan tidak lagi menggunakan laju inflasi. Padahal, saat ini, untuk kenaikan upah rumusan yang dipakai adalah upah minimum sebelumnya ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah laju inflasi.

Oleh karena itu, Ade Supyani kembali lagi menegaskan kepada anggotanya akan pentingnya satu komando dalam pergerakan menolak Omnibus Law dan itu harus dilakukan oleh seluruh anggota FSPMI.

“Melawan belum tentu berhasil. Namun, dengan adanya gerakan, setidaknya mampu menjadikan harapan menjadi suatu kenyataan,” kata Ade Supyani.

Dalam perjalanannya, begitu banyak prestasi yang telah dicapai oleh PUK SPAMK-FSPMI PT. Sumi Indo Wiring Systems dalam memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

Ada hal menarik disini, selepas agenda konsolidasi berlangsung. PUK tersebut menuangkan perjalanan gerakan serikat pekerja atau serikat buruh melalui narasi kata ke dalam bentuk buku yang berjudul Meretas Jalan Mewujudkan Kesejahteraan.

Fuad B. M dalam serah terima buku bersama Ade Supyani.

Buku tersebut isinya menjelaskan tentang jejak langkah perjuangan PUK SPAMK-FSPMI PT. Sumi Indo Wiring Systems merupakan karya Kahar S. Cahyono

Pos terkait