Bekasi, KPonline – Sabtu malam (2/03/2019), dengan diiringi rintik hujan. Sambil menikmati kopi hitam, ia berkeluh kesah tentang gajinya yang hanya cukup untuk menyambung hidup selama sebulan. Sebut saja Ozi, salah satu buruh yang bekerja kawasan industri MM2100,Cikarang, Bekasi.
Ia tinggal di sebuah kontrakan 1 petak di daerah Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi. Dengan alasan mengadu nasib, lebih dari 7 tahun merantau dari kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Kehidupan perantauan ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Mulanya merantau, ia di ajak saudaranya yang lebih dulu bekerja di Bekasi.
Meski sudah 7 tahun bekerja, namun ia tetap saja menerima gaji UMK. Di perusahaan tempatnya bekerja, rupanya belum menerapkan struktur skala upah. Setiap tahun gaji yang ia terima sama seperti pekerja kontrak yang bekerja. Hal inilah yang ia keluhkan.
Ia sedikit merasa beruntung karena masih lajang. Teman – temannya satu pabrik yang sudah punya istri dan anak, nasibnya lebih mengenaskan. Untuk menyambung hidup dan mendapat penghasilan tambahan, teman – temannya harus memutar otak. Ada juga yang merangkap menjadi tukang ojek online. Sudah bukan rahasia lagi, ojek online menjadi profesi sampingan yang diandalkan selain menjadi buruh pabrik.
“Sudah punya keluarga, punya anak 2. Gaji buat bayar cicilan rumah, listrik, air, kebutuhan sehari – hari, belum lagi kalau anaknya sudah sekolah. Kalau nggak ngojek, mau darimana lagi mendapat penghasilan tambahan, “tuturnya sambil sesekali menyeruput kopi hitam.
Tidak diterapkannya struktur skala upah bukan satu – satunya persoalan. PP 78 tahun 2015 yang dikeluarkan pemerintah juga menjadi pemicu upah murah saat ini. Bagaimana tidak, kenaikan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada survei pasar, perundingan di dewan pengupahan pun terkadang tidak menjawab persoalan yang ada. PP 78 seperti benteng kokoh yang tidak bisa dirobohkan.
Buruh harus semakin sadar, politik menjadi alat perjuangan yang paling realistis saat ini. Dengan memenangkan para caleg rekomendasi organisasi adalah pilihan terbaik untuk memperjuangkan sejumlah persoalan buruh. Memilih pasangan Capres dan Cawapres yang bersedia mencabut PP 78, juga menjadi pilihan politik paling bijak bagi buruh. Dengan menggunakan hak politiknya dengan benar, buruh harus menjadi penentu kebijakan 5 tahun mendatang. (Ed)
