Jakarta, KPonline – Hampir semua serikat pekerja memiliki narasi yang sama dalam menyikapi rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Narasi tersebut adalah tentang penolakan. Mengapa menolak? Karena ada indikasi, bahwa isi revisi selengkapnya
Jakarta,KPonline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Laporan Utama
Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Besok Ribuan Buruh FSPMI Sumut Aksi Ke Kantor Gubsu
Medan,KPonline-Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Undang Undang Ketenagakerja (UUK) No 13 Tahun 2003 mendapat penolakan dari Elemen Buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia selengkapnya
Daripada Revisi UU Ketenagakerjaan, Pemerintah Lebih Baik Hapus Diskriminasi Pajak Penghasilan
Jakarta, KPonline – Meskipun kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berusia 74 tahun, tetapi pekerja perempuan belum sepenuhnya merdeka. Hal ini tercermin dari masih adanya kebijakan yang diskriminatif. Misalnya, pekerja perempuan yang selengkapnya
Di Balik Wacana Pengalihan Pesangon ke BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta, KPonline – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menambah dua jaminan baru. Pertama, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang meliputi pemberian pesangon. Sedangkan yang selengkapnya
Tagih Janji Jokowi untuk Merevisi PP 78/2015
Jakarta, KPonline – Dalam momentum peringatan hari buruh internasional atau May Day tahun 2019 yang lalu, Presiden Jokowi berjanji akan segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan selengkapnya
Antara Revisi UU Ketenagakerjaan, PP No 78 Tahun 2015, dan Gelombang PHK
Jakarta, KPonline – Serikat buruh menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap terlalu kaku serta tidak selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.