Medan,KPonline, – Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) merupakan standar upah minimum yang berlaku sektoral di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Setelah dihapus dalam Undang-Undang Nomor selengkapnya
Morowali, KPonline – Perjuangan PUK SPLP FSPMI PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dalam membela hak anggotanya kembali membuahkan hasil. Setelah melalui proses advokasi dan perundingan, PUK SPLP FSPMI bersama selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Berita
Mengisi Waktu Luang, Segenap Pekerja PT. NTRI Adakan Olahraga Lari Keliling Pabrik Setelah Usai Bekerja
Karawang, KPonline – Hidup sehat merupakan suatu hal yang sangat penting, berharga dan diharapkan oleh semua orang. Salah satu upaya dalam menuju hidup sehat yaitu olahraga. Dari berbagai macam olahraga, selengkapnya
Komitmen Dukungan Partai Buruh Provinsi Riau Dalam Gelaran Rakerda
Pekanbaru, KPonline – Bertempat di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Partai Buruh Provinsi Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), dengan Tema Penguatan Struktur & Mesin Partai, Rakerda dilaksanakan dua hari dan selengkapnya
Perjuangan Panjang Perlawanan Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Yaitu UU 11 Tahun 2020, PERPU NO 2 Tahun 2022 dan UU NO 6 Tahun 2023
Cilegon, KPonline – Dalam Proses Kebijakan diera Jokowi, telah diterbitkannya apa itu yang disebut dengan Undang – undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw adalah sebuah Undang – undang yang dipaksakan untuk selengkapnya
Demo Buruh di Kemenaker RI, Wamenaker Imanuel Ebenezer Gerungan: “Tunduk dan Patuh Terhadap Putusan MK”
Jakarta, KPonline – Penetapan upah minimum 2025, kini menjadi isu krusial dikalangan kelas pekerja atau buruh. Terlebih, setelah gugatan Partai Buruh terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah selengkapnya
Saat Berdemonstrasi di Kantor Kemnaker RI, Buruh ini Tetap Menuntut Ilmu
Jakarta, KPonline – Aksi buruh di Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) pada Kamis (7/11/2024) yang mengawal putusan MK pekan lalu agar Kemnaker RI tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





