Aplikasi BPJS dan Perlindungan Data Peserta, BPJS Bisa Digugat?

Mojokerto, KPonline – Beberapa saat lalu, aplikasi BPJS Kesehatan yaitu Mobile JKN dikeluhkan oleh para peserta. Hal itu seiring pembaharuan (upgrade) yang mewajibkan 1 aplikasi digunakan untuk 1 akun dan 1 nomor HP. Dampaknya peserta kesulitan mengakses dan melihat data pribadi di sistem JKN.

Tak mau berdiam diri, Jamkeswatch pun ikut menyoroti pembaharuan itu, dimana salah satunya mewajibkan mencantumkan nomor HP yang berbeda untuk masing-masing anggota keluarga dalam 1 KK. Padahal semua paham, tidak setiap orang memiliki HP masing-masing.

Bacaan Lainnya

Baca  juga : https://www.koranperdjoeangan.com/pasca-up-grade-aplikasi-mobile-jkn-sebenarnya-untuk-rakyat-atau-untuk-siapa/

Belum reda masalah tersebut, berita tak kalah menghebohkan kembali menerpa BPJS Kesehatan. Yaitu tentang dugaan kebocoran data penduduk, yang disinyalir berasal data center BPJS Kesehatan.

Sebagaimana dilansir dari tekno.kompas.com (20/05/2021), data 279 juta penduduk di Indonesia, dijual di situs surface web Raid Forum oleh seseorang dengan nama akun “Kotz”.

Kotz mengatakan data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data tersebut juga termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.

Penjual tidak menuliskan, berapa harga yang dipatok untuk mendapatkan dataset yang diklaim sebagai data pribadi penduduk Indonesia itu. Namun seorang pengguna Twitter dengan inisial @Br_AM mengungkap, bahwa dataset itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Konyolnya @Br_AM maupun penjual mengklaim, bahwa dataset tersebut diambil dari situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di alamat bpjs-kesehatan.go.id. Disinilah letak masalahnya.

Hingga berita ini diturunkan (22/05), Meskipun beredar Info, bahwa hari ini BPJS Kesehatan diundang Kemenkominfo untuk diklarifikasi. Pihak BPJS Kesehatan belum juga memberikan pernyataannya.

Di saat yang hampir bersamaan, Situs BPJS Ketenagakerjaan, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/, juga sedang tidak bisa diakses (diakses 21/05 pukul 23.00 WIB). Maintenance dan upgrade sistem mungkin tengah dilakukan. Notifikasi pada laman tertera permohonan maaf bahwa halaman yang dikunjungi sedang dalam pengembangan atau peningkatan kapasitas.

Melihat kondisi diatas, tak ayal memantik reaksi dari para aktivis Jaminan Sosial, termasuk Jamkeswatch. Mereka mempertanyakan stabilitas dan keamanan sistem pada aplikasi BPJS.

“Selain aksesibilitas, BPJS ini adalah salah satu pemilik data terbesar dan tervalidasi penduduk Indonesia. Disana juga tersimpan data pribadi dan dana para peserta yang berjumlah besar. Perlindungan data dan privasi ini seharusnya menjadi prioritas selain pelayanan yang optimal. Sebab dalam era digital, data ini sangat rawan disalah gunakan”, Ujar Ipang Sugiasmoro mewakili Jamkeswatch.

Dalam diskusi di forum grup WA, Jamkeswatch telah menyampaikan beberapa masukan terkait masalah aplikasi dan sistem IT ke pihak BPJS. Dari mulai upgrade yang terlalu sering, aplikasi yang berat dan membutuhkan spesifikasi HP yang mumpuni, kemudahan akses hingga ketahanan sistem.

Menyoal perlindungan data peserta, Jamkeswatch menyarankan evaluasi berkala dan ratifikasi MoU dengan vendor terkait, sehingga meminimalisir dari kemungkinan multi tafsir, Over policy dan timbulnya gugatan hukum dari pihak lain.

Publik menunggu, Benarkah kebocoran data itu dari data center BPJS Kesehatan? Apabila terbukti, akankah BPJS Kesehatan digugat? Ataukah Kemdagri akan bertanggungjawab sebagaimana telah membuka akses data penduduk ke perusahaan pinjaman online? Akankah komersialisasi data ini juga akan merambah ke BPJS Ketenagakerjaan?

Keruwetan data penduduk dari mulai Pemilu hingga kepesertaan BPJS, menjadi masalah klasik yang sangat merugikan dan membahayakan seluruh warga negara. Jamkeswatch berharap permasalahan segera terselesaikan, adanya update aplikasi atau pembaharuan sistem semoga bukan menjadi sebab kebocoran data ini.

Dalam era digital, data pribadi sangatlah personal dan penting. Untuk itulah, perlindungan dan privasi data pribadi wajib dioptimalkan. Tentu tidak lucu kiranya, jika ada seorang warga negara Indonesia yang ditanggung Jaminan Sosial nya, namun tiba-tiba memiliki hutang yang ia sendiri tidak pernah meminjamnya dan perlahan-lahan mencekik kehidupannya.

Kontributor Mojokerto

Pos terkait