Apa kata Didi Suprijadi Tentang Guru dan Tenaga Honorer

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline, – “Pansus Honorer dibentuk atas desakan beberapa forum honorer K2 di Jakarta, atas kekhawatiran tidak selesainya persoalan honorer K2 menyusul keluarnya PP 49 tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. Salah satu forum yang selama ini selalu mengkritisi kebijakan honorer di Pemerintah Provinsi DKI adalah FGTHSI. Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia ini selalu mengadvokasi bila mana menimpa anggotanya yang terkena masalah. Salah satu yang diperjuangkan oleh forum ini adalah bersama legislatif untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat kebijakan dan regulasi sesuai kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengangkat honorer menjadi pegawai tetap PNS” ungkap Didi Suprijadi selaku Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

KSPI bersama PB PGRI hingga saat ini masih terus memperjuangkan guru-guru honorer dan tenaga kerja honorer yang sampai sekarang belum juga diangkat menjadi PNS atau sekarang yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Mereka belasan bahkan ada yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi mana, hingga saat ini Mereka belum juga diangkat sebagai PNS. Yang mereka dapatkan hanyalah janji-janji manis belaka dari pemerintah” jelas laki-laki paruh baya yang akrab disapa dengan panggilan Ayah Didi ini.

Bacaan Lainnya

Pemerintah pun dinilai tebang pilih, hanya menyejahterakan kalangan PNS dan pensiunan saja. Sementara itu, aspirasi dan tuntutan guru dan tenaga honorer sejak 2005 selalu diabaikan. Karena, pada prinsipnya, tenaga honorer banyak sekali membantu pekerjaan-pekerjaan ASN. Bahkan yang lebih miris, nasib tenaga honorer di sekolah swasta yang semakin hari semakin tak menentu. Disebutkan, tenaga honorer di lingkungan sekolah swasta jauh dari perhatian pemerintah.

Salah satu aksi yang dilakukan para guru honorer untuk menuntut kesejahteraan.

Kebijakan pemerintah yang dianggap tak adil adalah setelah diterbitkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adanya kebijakan itu, tenaga honorer sekolah swasta tidak mendapatkan perhatian yang layak. Menurutnya aturan itu hanya membuat dikotomi antara tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri dan swasta.

Guru-guru dan Tenaga Honorer berharap, suara hati guru-guru dan tenaga honorer bisa diberikan solusi melalui kebijakan di tingkat pusat. (RDW)

Pos terkait