Sidoarjo, KPonline – Buruh Jawa Timur kembali bergerak, Kamis (19/1/2017). Mereka menuntut agar UMSK Tahun 2017 segera disahkan oleh Gubernur. Aksi ini membuktikan, bahwa kaum buruh tidak pernah lelah untuk memperjuangkan kesejahteraan.
Dalam aksi kali ini, ratusan buruh menyisir sejumlah pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.
Namun demikian, pihak kepolisian sudah mengantisipasi agar tidak terjadi sweping.
Sehari sebelumnya, Polresta Sidoarjo mengajak Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS) untuk berdialog pada hari Rabu (18/1/2017).
Tujuannya adalah untuk menghindari aksi yang sampai mengganggu ketertiban umum, seperti memblokir atau menutup jalan raya secara penuh, melakukan sweeping terhadap perusahaan lainnya untuk ikut mogok dan lain sebagainya.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muh Anwar Nasir, mengatakan, silaturrahmi ini dibangun untuk kebersamaan sejalan dalam mengamankan aksi buruh.
“Polisi siap mengamankan aksi buruh sampai menjembatani atau memediasi apa yang menjadi keinginan mereka,” katanya disela-sela berdialog dengan para perwakilan serikat buruh.
Anwar menegaskan, demostrasi diperbolehkan dan sudah diatur dalam undang-undang. Namun dalam penyampaian aspirasi, tidak boleh sampai melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum. Kalau sampai aksinya dinilai menggangu, polisi akan mencoba untuk menegosiasi untuk mengurungkan niatan peserta aksi. Jika tetap terus mengganggu ketertiban, kami akan bertindak tegas.
“Makanya dari dialog ini, kami ingin selaras dan sejalan. Polisi akan terus mengamankan selama buruh melakukan aksi. Namun sebaliknya, peserta aksi juga harus mengedepankan ketertiban dan mematuhi aksi sesuai dalam undang-undang,” harap mantan Kapolres Nganjuk itu.
Sementara itu, Jonathan dari Serikat Pekerja Kerakyatan (SPK) menandaskan, dalam pengamanan buruh, polisi juga membantu perjuangan buruh. Seperti menjembatani atau menfasilitasi sasaran aksi. Mungkin terhadap perusahaan, pejabat terkait perburuan dan lain sebagainya.
Menurut Jonathan, kadang dalam melakukan aksi, buruh tidak ditemui, pihak berkepentingan menutup komunikasi dengan buruh dan bahkan mengabaikan aspirasi yang disampaikan.
Hal inilah yang bisa menimbulkan kenekatan buruh. “Makanya dengan kehadiran polisi, kami ingin dalam melakukan aksi, bisa menemui sasaran. Dari sini kami ingin polisi menfasilitasi agar kami bisa ditemui secara lansung maupun melalui perwakilan buruh,” tandasnya.
Sumber: metrotvnews.com dan beritajatim.com
