Angkat Kaki dari Tim Teknis Omnibus Law, Ini Langkah KSPI Selanjutnya

  • Whatsapp
Buruh tolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Purwakarta, KPonline – Setelah memutuskan untuk mundur dari tim teknis yang akan membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan melakukan aksi besar menolak RUU tersebut.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan ada empat hal atau alasan yang menyebabkan keluarnya KSPI dari tim teknis tersebut. Diantaranya adalah karena unsur Apindo/Kadin telah bersifat arogan dengan mengembalikan konsep RUU usulan dari serikat pekerja atau serikat buruh dan Apindo/Kadin tidak mau menyerahkan usulan konsep RUU Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

“Ini menunjukan Apindo/Kadin tidak memahami esensi pembahasan tripartit dan mengingkari makna take and give yang pernah disampaikan oleh ketua umum mereka dalam rapat pertama. Bahkan amanat Presiden Jokowi pun diabaikan,” kata Said Iqbal.

Atas dasar itu, KSPI dan serikat buruh lain seperti KSPSI AGN dan FSP Kahutindo pun memilih angkat kaki atau mengundurkan diri untuk keluar dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tegas Said Iqbal

Dan untuk menindaklanjuti atas sikap yang sudah dilakukan KSPI tersebut, mereka berencana akan melakukan aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saat ini KSPI sedang mengkonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal agustus 2020,” ujar Said Iqbal.

Said Iqbal pun mengatakan bahwa dalam aksi nanti akan diikuti oleh ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia.

Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR RI. Sedangkan untuk di daerah, dipusatkan di masing-masing kantor Gubernur maupun DPRD Provinsi.

Ia menegaskan rencana aksi demontrasi pada awal Agustus nanti, bukan sekedar gertakan kepada pemerintah.

“Bagi KSPI, selama ini aksi yang sudah kita lakukan bukan aksi gertak sambal,” pungkasnya.

Lebih lanjut Said menjelaskan terdapat dua tuntutan yang akan diusung dalam aksi nanti.

Pertama, hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan meminta kepada pemerintah untuk mengalihkan fokus terhadap penanganan Covid-19.

Kedua, menolak adanya PHK massal yang terjadi di masa mendatang

“Kemudian, rencana aksi adalah sebagai reaksi kepada tim teknis bentukan Kementrian Ketenagakerjaan. Pasalnya, tim teknis tersebut disinyalir tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” kembali tuturnya.

Itu artinya ruang partisipasi, dialog, tertutup. Sehingga KSPI mengambil sikap kembali pada aksi jalanan atau turun ke jalan. Pungkas Said Iqbal

Berikut empat hal atau alasan KSPI Mundur dari tim teknis Omnibus Law:

1. Hanya Menampung Masukan.
– Tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Tetapi hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur.

2. Apindo/Kadin Tidak Bersedia Menyerahkan Konsep tertulis.
– Unsur Apindo/Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep secara tertulis, bahkan secara arogan mengembalikan konsep yang diserahkan pekerja.

3. Ada Batas Waktu.
– Ada kesan, tim bekerja sampai 18 Juli. Setelah itu selesai. Kita menduga, agar mereka mempunyai alasan bahwa unsur pekerja sudah diajak bicara.

4. Tidak Menyelesaikan Substansi.
– Karena hanya menampung masukan atau pendapat, maka tim ini tidak bisa menyelesaikan substansi pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus Law.

Pos terkait