Jakarta, KPonline – Bersama elemen buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Aspek Indonesia akan menyuarakan penolakan kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), biaya surat-surat kendaraan bermotor, dan bahan pangan pokok.
“Insya Allah tanggal 6 Februari kita siapkan aksi besar bersama KSPI. Kita akan suarakan penolakan kehadiran tenaga asal China, hingga kenaikan BBM, kebutuhan bahan pokok, listrik. Kita menolak,” tegas Mirah Sumirat, Presiden Aspek Indonesia.
Mirah menambahkan, Buruh Indonesia meminta pemerintah meninjau kembali tarif surat kendaraan bermotor, penyesuaian listrik dengan adanya pencabutan subsidi listrik ditiadakan. Kemudian, penyesuaian harga BBM dihitung secara realistis, serta kenaikan harga bahan pokok harus segera distabilkan.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Said Iqbal selaku Presiden KSPI beberapa hari yang lalu.
“Kenaikan itu memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga tersebut langsung berpengaruh pada buruh, karena mayoritas buruh menggunakan listrik 900 VA, dan juga sebagai dasar perhitungan KHL,” ujar dia dalam keterangan pers, di Jakarta, Senin (9/1).
Said Iqbal melanjutkan, bahwa kenaikan upah minimum pada tahun 2017 ini perhitungannya tidak menggunakan KHL. Hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015), yang hanya naik 150-200 ribu.
“Sehingga kenaikan harga listrik tersebut memberatkan buruh, dan diperparah dengan kenaikan biaya SIM, BPKB, dan STNK,” katanya.
“Oleh karenanya KSPI mendesak perintah untuk membatalkan kenaikan harga listrik dan biaya SIM, STNK, dan BPKB, serta menstabilkan harga bahan pokok,” ucapnya.
Selain menyiapkan aksi besar 6 Februari 2017 nanti, pada tanggal 30 Januari 2017 elemen buruh juga akan melakukan Citizen Lawsuit, terkait TKA Cina unskill workers di PN Jakarta Pusat. (Jim)
