6 Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Segera Bubarkan Outsourcing

6 Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Segera Bubarkan Outsourcing
Masa Aksi Unjuk Rasa dari FSPMI Kabupaten Bandung Barat bersama Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat di depan Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat. Senin (23/6/25). Fhoto ; Kontributor MP Kabupaten Bandung Barat

Bandung Barat, KPonline – Serikat Pekerja atau Buruh di Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam 6 aliansi yaitu FSPMI, SPN, GOBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI dan SBSI 92 menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman gedung Bupati Bandung Barat. Senin (23/06/2025)

Dalam aksi kali ini aliansi buruh menuntut kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menolak dan membubarkan outsourcing yang ada di setiap perusaaan di Kabupaten Bandung Barat.

Bacaan Lainnya

Aksi ini tak lepas dari peran pemerintah yang justru malah mendukung adanya outsourcing di Kabupaten Bandung Barat, karena beberapa minggu sebelumnya pemerintah mengadakan Job Fair yang di mana pada Job Fair tersebut terdapat perusaahan Outsourcing yang di undang oleh pemerintah.

Dede Rahmat selaku Koordinator aksi yang juga Ketua PC SPL FSPMI Kabupaten Bandung Barat menyampaikan dalam audiensinya.

Masa aksi unjuk rasa dari 6 Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat di depan Kantor Bupati Bandung Barat menuntut Bubarkan Outsourcing di Perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Senin (23/6/25). Fhoto : MP Kontributor Kabupaten Bandung Barat

“Job Fair itu bukan suatu hal yang dapat memecahkan permasalahan di Kabupaten Bandung Barat, dengan banyak nya PHK yang saat ini terjadi di setiap pPerusahaan, Pemerintah malah memberi ruang terhadap Perusahan – perusahaan Outsourcing dimana hal ini menjadi lucu sekaligus aneh”, menurut Dede Rahmat sambungnya,

“Kita dari serikat menolak keras outsourcing tapi pemerintah mengadakan Job Fair dengan mendatangkan Outsorcing, sehingga spekulasi dari Kawan-kawan serikat, Perusahaan mem PHK karyawan itu ingin mengganti karyawan tetap dengan karyawan outsourcing dan itu di fasilitasi oleh pemerintah”, tegasnya

Dede rahmat pun berpesan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi di jajaran dinas ketenagakerjaan atas masalah yang saat ini terjadi.

Penulis : DAP

Fhoto : Kontributor MP Kabupaten Bandung Barat

Pos terkait