Sidoarjo, KPonline – Menjelang peringatan hari buruh sedunia tampaknya cukup membuat resah pemerintah. Sehingga Menakertrans Hanif Dzakiri merasa perlu menerbitkan Surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota, inti dari Surat Edaran tersebut adalah agar para buruh tidak melakukan aksi Penyampaian Pendapat dimuka umum dan mengalihkannya dengan membuat acara-acara yang bersifat perayaan. Misalnya dengan hiburan, jalan sehat, dan acara pendidikan tentang nasionalisme dikalangan buruh.
Bagaimana dengan buruh di Sidoarjo Jawa Timur? Ketua PC SPL FSPMI Kab Sidoarjo Heri Novianto menjelaskan jika FSPMI bersama dengan 26 elemen SP/SB di Sidoarjo (PPBS) akan tetap melakukan aksi demonstrasi pada 1 Mei mendatang. Setidaknya ada sekitar 5.000 massa aksi dengan 8 mobil komando yang akan bergerak menuju Gedung Negara Grahadi di Surabaya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Presidium PPBS Edi Kuncoro Pratiyno yang juga merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja Independen. Alasan kenapa PPBS tetap melakukan aksi karena sampai saat ini Pemerintah masih belum memandang keberadaan buruh apalagi berpihak pada kesejahteraan buruh, segala kebijakan ketenagakerjaan masih berpihak pada kepentingan Investor dan Pengusaha. Hal ini terlihat, pemerintah mengeluarkan Paket paket Kebijakan Ekonomi yang sangat mempermudah para investor dalam melakukan proyek usahanya di Indonesia. Terlebih di dalamnya terdapat PP 78/2015 yang akhirnya sangat menggerus kenaikan upah di Indonesia yang kesemuanya itu sangat tidak adil bila disandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Setiap organ sudah melakukan persiapan persiapan diantaranya membuat spanduk tuntutan, bendera, dan aksi teatrikal .
Buruh Sidoarjo semakin sadar dan memahami bagaimana kondisi perburuhan saat ini sehingga meskipun pemerintah berupaya untuk mematikan pergerakan buruh, justru semakin membakar semangat untuk terus berjuang. Isu yang akan menjadi sebagian tuntutan para buruh Sidoarjo adalah cabut PP 78/2015, rEvisi UMSK sesuai dengan Rekom awal Bupati, tolak program Pemagangan, optimalisasi kinerja Pengawas Ketenagakerjaan serta perjuangan agar jaminan Kesehatan tanpa biaya iuran dari rakyat.
Menanggapi hal ini Kapolresta Sidoarjo Muh Anwar Nasir secara bijaksana menyatakan bahwa memang untuk Mayday tahun ini diminta oleh pemerintah untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa, namun apabila PPBS akan tetap melakukan aksi maka pihaknya tidak akan menghalangi bahkan akan siap mengawal dan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan buruh.
