Semarang, KPonline – Setelah menunggu selama 2 bulan dari audiensi yang pertama tanggal 28 Mei 2018, kini Aliansi Buruh Semarang melakukan audiensi yang kedua tentang usulan UMSK di kota Semarang dengan Walikota Semarang Hendrar Prihadi pada hari Kamis, 26/07/2018 bertempat di Kantor Walikota Semarang Jl Pemuda Semarang.
Pada kesempatan kali ini dari aliansi menyampaikan kepada walikota bahwa unsur buruh di Dewan Pengupahan Kota sudah mengajukan usulan mengenai UMSK dan melakukan kajiannya, namun terdapat kendala yang terjadi pada saat rapat pleno di Dewan Pengupahan Kota tgl 7 Juli 2018 dimana pemerintah melalui Disnaker menyatakan bahwa tidak ada anggaran untuk melakukan kajian UMSK sehingga diserahkan kepada pihak eksternal dalam hal ini adalah akademisi untuk melakukan kajian. Hal tersebut jelas membuat kecewa oleh pihak buruh karena tidak melibatkan unsur buruh dalam melakukan kajian, sedangkan UMSK itu sendiri merupakan kepentingan buruh.
Menanggapi hal tersebut kepala dinas tenaga kerja Irwan Budi menjelaskan dengan adanya kemungkinan tentang UMSK tersebut bisa disimpulkan langkahnya sederhana tapi hasilnya luar biasa. Apalagi dengan di dalamnya ada asosiasi sektoral dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektoral yang bersangkutan untuk berunding. Karena tidak semuanya ikut asosiasi sektoral itulah yang menyebabkan agak sulit. Untuk itu rencana selanjutnya tdak perlu dengan melakukan kajian akan tetapi dengan pengumpulan data data untuk pengelompokan sektoral. Dan walikota nantinya diharapkan dapat menekan perusahaan-perusahaan dengan berdasarkan pengelompokan sektoral untuk membentuk asosiasi sektoral bagi perusahaan yang belum mempunyai asosiasi sektoral sehingga nanti yg berunding adalah SP yang berada di sektor masing masing.
Diakhir audensi walikota menegaskan dan
menginstruksikan kepada disnaker segera melakukan pengumpulan data perusahaan perusahaan yang sudah ada maupun yang belum ada Asosiasi sektoral
Dan dari unsur Serikat pekerja pun juga diharapkan mengumpulkan data perusahaan berdasarkan pengelompokan sektoral sehingga bisa saling melengkapinya.
(sup)
