Jakarta, KPonline – Bank Dunia merilis kenaikan peringkat Indonesia 15 tingkat dalam hal kemudahan berusaha. Dari sebelumnya di posisi ke-106 menjadi posisi ke-91 tahun pada tahun 2016.
Kenaikan itu didapat berkat tujuh reformasi usaha yang dilakukan Indonesia, meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.
Kenaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para pengusaha yang hadir dalam pertemuan bisnis di Hotel Shangri-La, Sydney, Australia, Sabtu (25/2/2017). Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Baca juga: Ini Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia
“Saat ini kita sedang menikmati sentimen positif iklim investasi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Lembaga Pemeringkat Moody’s menaikan status outlook Indonesia dari stabil ke positif,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima KPonline, Minggu (26/2/2017).
Jokowi memaparkan beberapa lembaga pemeringkat lain seperti Fitch yang memberi peringkat serupa. Kemudian Edelman, lembaga konsultan Public Relations Global yang menaikkan peringkat kepercayaan publik Indonesia 13 peringkat ke posisi 71 (dalam skala 100).
Baca juga: Tahun 2050 Kekuatan Ekonomi Indonesia Diprediksi Nomor 4 Dunia
“Akan tetapi, saat ini kita sedang menghadapi tantangan terutama dari kondisi politik dalam negeri, terutama pemilihan gubernur DKI Jakarta yang menyita banyak perhatian,” kata dia. Namun, Jokowi meyakinkan pebisnis yang hadir bahwa situasi politik dalam negeri akan kembali tenang setelah pemilihan putaran kedua berakhir pada bulan April yang akan datang.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memaparkan proses reformasi birokrasi yang kini tengah dilakukan untuk mempermudah investasi. Presiden berharap, proses ini juga dapat mendukung tercapainya kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) yang diharapkan bisa selesai dalam tahun ini.
Baca juga: Daya Saing Indonesia Turun, Jangan Salahkan Produktivitas Buruh
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan 13 Pebisnis Australia menghasilkan suatu komitmen yang kuat dari para pengusaha negeri Kangguru itu untuk melakukan ekspansi bisnisnya di tahun-tahun mendatang.
“Muncul sebuah komitmen yang kuat dari para pebisnis Australia untuk melakukan ekspansi usahanya di Indonesia di masa yang akan datang,” ucap Retno.
Salah satu yang menyampaikan hal itu adalah wakil dari Austrade dimana tahun lalu mereka mengadakan suatu survei terhadap pebisnis Australia. “Dan dari survei itu Indonesia berada di top five negara dimana mendapat prioritas ketertarikan daripada pebisnis,” kata dia.
