Batam,KPonline – FSPMI Batam meminta Pemko Batam untuk segera merealisasikan pembangunan BLK. “BLK harus bisa menjadi tempat pendidikan bersertifikasi dan kompetensi diakui secara internasional. Tidak hanya sebagai tempat pelatihan saja,” ujar Supapto, Pangkorda garda metal Batam Jumat (20/10/2017).
Menurut dia, di FSPMI Kota Batam saat ini masih sedikit pekerja yang memiliki sertikat kompetensi. Dari 20 ribu anggota, baru 1.500 orang saja yang sudah tersertifikasi dan diakui secara internasional. “Tapi itu dilakukan secara pribadi. Mereka rata-rata mengeluarkan biaya antara Rp9 sampai Rp15 juta,” katanya.
Berita Terkait :
Batam, Kota Industri Tanpa Balai Latihan Kerja
Miris! Mau Kurangi Pengangguran, Disnaker Batam Malah Tak Dapat Anggaran Sepeserpun
Suprapto menambahkan, Pemko Batam sempat memberikan pelatihan kepada pekerja. Namun hasilnya tidak maksimal. “Yang kami harapkan bukan lagi pelatihan. Tapi sertifikasi,” ujarnya.
Sementara Pemerintah Kota Batam telah mendapat lahan baru untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Lahan seluas 5 hektar itu berada di Tanjung Gundap kawasan Kampung Tua Galang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Rudy Sakyakirti mengatakan lahan baru tersebut sudah disurvei oleh tim dari Ketenagakerjaan. Tim survei Kementrian sempat meminta lahan lain, namun Pemko mengaku tak memiliki lahan.
“Mereka sudah lihat langsung dan sempat minta lahan di wilayah lain. Kami bilang tak ada dan mereka pun mau disana (Tanjung Gundap),” kata Rudy ditemui di Kantor Walikota Batam, Sabtu (21/10) pagi.
Ia menilai lahan tersebut sangat cocok dengan konsep BLK di Batam yakni kemaritiman dan aviasi. Apalagi lahan itu tak jauh berada dari laut.
“Sangat dekat dengan laut, karena itu mereka mau. Apalagi tak ada lahan lain. RT/RW sempat juga telah setuju, hal itu kami konfirmasi melalui Camat,” terang Rudi.
Dikatakan Rudi, proses pematangan lahan juga telah dilakukan. Kini, pihaknya tengah menunggu kepastian kepastian pembangunan BLK. Kementrian Ketenagakerjaan pun telah melakukan proses lelang untuk pembangunan BLK.
“Lahan ada 5 hektar, pematangan lahan sudah 2 hektar. Jadi kami tinggal menunggu informasi lebih lanjut kapan BLK itu dibangun,” jelas Rudi.
Menurut dia, proses pembangunan BLK diperkirakaan menghabiskan anggaran hingga Rp 300 miliar. Namun untuk tahap awal, Kementrian Ketenagakerjaan menganggarkan Rp 30 sampai 40 miliar.
“Pembangunan bertahap, tahap awal hanya sekitar Rp30-40 miliar. Namun totalnya mungkin sampai Rp 300 miliar,” pungkas Rudy.
Meskipun pembangunan yang memakai dana APBN tersebut masih tahap penyediaan lahan dan sedang diupayakan pemerintah pusat, tentu masyarakat Batam tidak boleh berkecil hati. di tengah rencana besar-besaran pemerintah pusat dalam mengencangkan pengeluaran anggaran.
Dan semoga wacana pembangunan BLK di Pulau Bulang segera terealisasi dan bermanfaat bagi warga sekitar dan Batam tentu saja. Dan yang terpenting adalah bebas dari korupsi, seperti pembangunan Wisma Atlet di Hambalang yang tinggal janji.(Ete)
