Bogor, KPonline – Baru beberapa hari yang lalu, telah viral beberapa foto yang menggambarkan dengan jelas, puluhan orang sedang memegang spanduk/banner yang bertuliskan “Kami Menolak UMK”. Dan pada Senin, 25 November 2019, Media Perdjoeangan juga telah dikirimi video yang berdurasi 2 menit 28 detik, yang berisi ucapan terima kasih kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, atas telah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 561/75/yanbangsos/2019 terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK).
Dalam potongan-potongan video tersebut, pengambilan video tersebut diduga kuat diambil didalam sebuah pabrik garmen yang berada disebuah kawasan industri di Gunung Putri, Bogor. Buruh-buruh tersebut secara bergantian, mengucapkan terima kasih kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Ucapan terima kasih tersebut, diduga kuat berhubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang hingga kini menjadi polemik diberbagai kalangan, terutama kalangan aktivis buruh dan juga berbagai kalangan pengusaha.
Mulyana, selaku Koordinator Aksi Buruh Kabupaten/Kota Bogor mengatakan kepada Media Perdjoeangan melalui pesan suara, bahwa apa yang telah dilakukan oleh segelintir buruh tersebut, sangat tidak masuk akal. “Saya sangat mengecam keras, atas video yang telah diviralkan oleh beberapa oknum buruh yang tidak bertanggung jawab. Video yang sarat dengan hoax tersebut, saat ini sedang viral di media sosial. Ucapan oknum-oknum buruh tersebut, terkait Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Dan didalam video tersebut, oknum-oknum buruh tersebut menolak menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dipabrik atau ditempat mereka bekerja” ujar Mulyana.
“Kami sangat menyesalkan atas apa yang telah mereka lakukan, karena kami saat ini masih terus memperjuangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dan kami sangat meyakini, bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak oknum Management sebuah perusahaan, atau pihak oknum pengusaha, agar video tersebut viral di media sosial. Dan ditambah lagi, mungkin saja oknum-oknum buruh tersebut tidak sadar atau diduga kuat dibayar oleh pihak oknum Management sebuah perusahaan atau oleh oknum pengusaha” lanjutnya
Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, dan ditambah lagi dengan video yang telah beredar luas dikalangan masyarakat, mereka berargumen jika tempat mereka bekerja menggunakan UMK, maka pabrik-pabrik tempat mereka bekerja bisa saja tutup, dengan alasan yang klasik tentunya, yaitu begitu tingginya upah di Kabupaten/Kota Bogor.
“Menurut kami, ini adalah pembodohan. Karena yang mereka tahu hanya kerja, kerja dan kerja saja. Dan ada beberapa pabrik garmen yang menggunakan sistem skor, yang dimana jika buruh tersebut tidak dapat mencapai target, maka jam kerja mereka harus ditambah, tanpa dibayar upah lemburnya. Dan hal ini sungguh mengiris hati kami” ucap Mulyana, yang juga merupakan salah seorang Pengurus Pimpinan Cabang SPL FSPMI Bogor.
“Dan bagi kami, buruh-buruh Bogor yang saat ini masih terus berlawan terhadap upah murah, apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum buruh tersebut, merupakan sesuatu hal yang konyol, atau hal yang gila, dan hal yang lucu. Jadi pesan kami untuk oknum-oknum buruh yang ada didalam video tersebut, jangan mau dibodohi atau mau direkayasa oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada buruh yang menginginkan diberikan upah yang murah, secara nalar atau pemikiran apapun, buruh pasti menginginkan kesejahteraan bagi dirinya ataupun bagi keluarga” tegas Mulyana. (RDW)
