Jakarta, KPonline – Ada yang meminta FSPMI bersikap netral dalam Pilpres 2019. Ini permintaan yang lucu. Mereka hendak mengintervensi FSPMI agar mengikuti kehendak mereka.
Padahal, sejak Pilpres 2014, FSPMI tidak netral. Bahkan dalam Kongres di Surabaya, FSPMI kembali memutuskan bahwa ‘politik’ menjadi bagian dari strategi perjuangan.
Sikap politik FSPMI adalah keputusan resmi organisasi, yang diputuskan dalam forum resmi — oleh pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi: KONGRES.
Kongres FSPMI dihadiri lebih dari dua ribu orang, perwakilan dari unit kerja hingga pimpinan pusat, dari seluruh Indonesia. Tentu saja, ini bukan keputusan satu dua orang.
Demokrasi adalah memberikan ruang lebar bagi perbedaan pendapat. Dalam halaman resmi FSPMI ini, organisasi memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi sikap organisasi.
Tentu saja, sebagai ruang yang terbuka, boleh saja berbeda pendapat. Namun alangkah lebih baik jika perbedaan itu dijabarkan alasannya, mengapa berbeda. Tidak denga mencaci maki dan menghina. Dengan demikian, kita bisa berdialektika. Saling belajar bersama.
Sebagai serikat buruh, FSPMI tidak mungkin apolitis. FSPMI sadar, setiap keputusan yang terkait erat dan hajat hidup kaum buruh terkait erat dengan kebijakan politik.
Bergerak di lapangan, setiap waktu, FSPMI berinteraksi langsung dengan masyarakat. FSPMI mendengarkan setiap keluhan dan kesulitan hidup yang dialami masyarakat. FSPMI paham bahwa sebuah kebijakan pemerintah memberikan dampak yang signifikan bagi terwujudnya kesejahteraan.
Karena itulah FSPMI bersikap. FSPMI tidak netral. Sebab jika kami netral, maka orang lain akan memilih — yang belum tentu pilihan itu sesuai dengan pilihan kami.
