Tangerang, KPonline – Dewan Pimpinan Cabang Gabung Serikat Buruh Indonesia (DPC GSBI) Tangerang menggelar diskusi tentang Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang. Diskusi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan buka bersama di Kantor DPC GSBI Tangerang Raya pada pukul 3 sore, Sabtu tanggal 10 Juni 2017.
“Sayang sekali kegiatan ini curigai aparat keamanan. Ada empat intel dari Polres dan Polsek berjaga-jaga tidak jauh dari sekretariat kami,” jelas Sekretaris DPC GSBI Tangerang Raya Kokom Komalawati.
“Mereka (intel, red) nanya-nanya. Ini kegiatan apa, siapa aja yang hadir, bahkan babinsa yang datang tadi pagi bilang bahwa kalau ada kegiatan mesti lapor ke mereka,” jelas Kokom.
“Mereka menanyakan mengenai kegiatan kami. Padahal kami hanya buka bersama dan berdiskusi. Magrib tadi pun datang lagi seorang intel, padahal diskusi sedang berlangsung,” Kokom melanjutkan.
Diskusi dihadiri oleh organisasi-organisasi mahasiswa, serikat tani, dan serikat-serikat buruh di sekitar Tangerang. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading.
Menurut Gading Perwal 2 bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan di Muka Umum.
“Kami berencana melakukan judicial review terhadap Perwal tersebut,” kata Gading.
“Hak kebebasan berserikat sudah diatur dalam undang-undang, negara tidak boleh mengintervensi terlalu jauh. Ini adalah hak sipil politik maka negara harus memfasilitasi bukan membatasi,” ujarnya.
Stabilitas keamanan untuk mengamankan kepentingan inveatasi di Indoensia. Dengan begitu pemerintah secara nasional menjalankan kebijakan pengaman mulai dari regulasi maupun tindakan secara langsung untuk membatasi, melarang bahkan mengarah pada pemberangusan kebebasan dan hak demokrasi yang telah didapat oleh rakyat dengan menumbangkan rejim fasis soeharto
Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ali mengatakan, “Kejadian diskusi hari ini mengingatkan kita pada situasi 1996-1997 bagaimana pertemuan pertemuan dilarang, hari ini baru di datangi tapi bukan tidak mungkin besok akan dibubarkan.”
“Perwal ini mestinya ditolak. Karena membatasi penyampaian pendapat. Jika dibiarkan akan merembet ke hal-hal lain,” ungkap Sobirin dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Tangerang.
