Semarang, KPonline – Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) Presidium Kota Semarang menginisiasi pelaksanaan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang.
Kegiatan ini melibatkan berbagai federasi serikat pekerja yang tergabung dalam ABJaT Presidium Kota Semarang, di antaranya FSPMI KSPI, FSP KEP KSPI, Farkes Reformasi, ASPEK Indonesia, serta FSPIP.
Survei dilakukan dengan pembagian lokasi di sejumlah pasar. FSPIP melaksanakan survei di Pasar Pedurungan, FSP KEP KSPI di Pasar Jatingaleh, Farkes Reformasi bersama ASPEK Indonesia di Pasar Langgar, sedangkan FSPMI melakukan survei di Pasar Mangkang dan Pasar Karangayu.
Khusus FSPMI, kegiatan yang digelar pada Selasa (15/9/2026) tersebut diikuti oleh sejumlah anggota dan perangkat organisasi, di antaranya PUK SPAMK FSPMI PT SAMI TF, PUK SPAMK FSPMI PT GS Battery, PUK SPAI FSPMI PT Palisser, PUK FSPMI PT Ciubros Farma, serta perangkat PC dari sektor SPAMK maupun SPAI.
Ketua KC FSPMI Semarang Raya, Sumartono, menjelaskan bahwa keterlibatan FSPMI dalam survei tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperoleh nilai KHL berdasarkan kondisi harga kebutuhan hidup yang aktual di lapangan.
“Agenda ini kami lakukan untuk mendapatkan nilai KHL secara aktual. Yang kemudian akan diusahakan menjadi nilai penentuan UMK tahun 2027,” ujar Sumartono.
Menurutnya, survei KHL menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan hidup pekerja. Hal tersebut sekaligus menjadi bahan perjuangan serikat pekerja dalam pembahasan pengupahan tahun 2027.
Sumartono menegaskan bahwa FSPMI tidak ingin perjuangan kenaikan upah hanya berorientasi pada persentase. Meskipun target kenaikan upah ada pada kisaran 7,5 hingga 8,5 persen, menurutnya kebutuhan hidup pekerja harus menjadi perhatian utama.
“Meski dari pusat menargetkan kenaikan upah adalah 7,5–8,5 persen, namun kita akan berusaha agar nilai KHL 100 persen terlebih dahulu, baru kemudian perhitungan dari pusat,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Achmad Affandi selaku Dewan Pengupahan Kota (Depekot) unsur FSPMI yang juga terjun langsung dalam survey KHL tersebut menyampaikan bahwa KHL merupakan salah satu metode yang paling dekat untuk melihat apakah besaran UMK yang berlaku saat ini sudah rasional terhadap kebutuhan hidup pekerja.
“KHL adalah metode paling dekat untuk mengukur UMK saat ini, apakah sudah rasional dengan kebutuhan hidup lajang dalam satu bulan,” ungkap Achmad Affandi.
Pelaksanaan survei langsung di pasar menjadi langkah penting untuk memperoleh data berdasarkan harga kebutuhan yang benar-benar terjadi di lapangan. Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembahasan dan perjuangan bersama dalam proses penetapan UMK Kota Semarang tahun 2027.
Bagi FSPMI, hasil survei KHL ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan hidup pekerja sekaligus memperkuat perjuangan agar KHL 100 persen dapat menjadi pijakan dalam menentukan besaran UMK 2027.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa perjuangan pengupahan tidak hanya dilakukan di ruang perundingan, tetapi dimulai dengan melihat secara langsung realitas kehidupan dan kebutuhan pekerja di lapangan. (sup)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com