Dalam budaya Jawa, kekuasaan tidak semata-mata dipandang sebagai hasil ambisi, kekuatan, atau kemampuan memenangkan persaingan. Ada keyakinan tentang wahyu keprabon, yaitu anugerah, restu, atau legitimasi spiritual yang diyakini diberikan Tuhan, alam, maupun leluhur kepada seseorang yang dianggap memiliki kelayakan untuk memegang amanah kepemimpinan.
Wahyu keprabon bukan sekadar tanda seseorang ditakdirkan menjadi raja atau pemimpin. Konsep ini mengandung hubungan antara kekuasaan, kelayakan moral, tanggung jawab, dan kehendak yang lebih tinggi. Pemimpin ideal bukan hanya kuat secara lahiriah, tetapi juga matang secara batiniah.
Kekuasaan bukan hak mutlak untuk memerintah, melainkan amanah. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Karena itu, pemimpin seharusnya rendah hati, mampu mengendalikan hawa nafsu, adil dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.
Dalam pemahaman tersebut, jabatan, kekayaan, keturunan, kemampuan politik, maupun kekuatan tidak otomatis membuat seseorang layak menjadi pemimpin. Wahyu keprabon justru menjadi simbol bahwa kekuasaan memiliki dimensi spiritual dan moral.
Namun, wahyu tidak semestinya dipahami sebagai tiket bahwa seseorang otomatis benar karena dianggap mendapat restu. Sebaliknya, ia merupakan tuntutan untuk membuktikan kelayakan melalui perilaku dan pengabdian.
Pemimpin yang benar-benar memiliki “wahyu” bukanlah orang yang paling banyak menuntut penghormatan, melainkan yang mampu memberi keteladanan. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau menindas perbedaan.
Kekuasaan pada akhirnya akan memperlihatkan watak seseorang. Orang bijaksana menggunakannya untuk melindungi, sedangkan keserakahan menjadikannya alat kepentingan pribadi.
Karena itu, ukuran wahyu keprabon bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi apa yang dilakukan setelah berada di sana.
Apakah rakyat semakin sejahtera? Apakah keadilan semakin tegak? Apakah rakyat kecil mendapatkan perlindungan? Apakah pemimpin mampu menerima kritik?
Dalam konteks modern, wahyu keprabon tidak harus dipahami secara harfiah sebagai tanda mistis. Ia dapat dimaknai sebagai kesadaran bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Prinsip “memayu hayuning bawana” menjaga dan memperindah kehidupan dapat menjadi pedoman. Kekuasaan seharusnya menciptakan keadilan, ketenteraman, keseimbangan, dan kesejahteraan.
Pada akhirnya, wahyu keprabon bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu menggunakan kekuasaan untuk kebaikan banyak orang.
Jika kekuasaan adalah anugerah, syukurilah dengan pengabdian. Jika ia adalah restu, jagalah dengan ketulusan. Dan jika ia adalah amanah, jalankan dengan keadilan.
Sebab pemimpin sejati bukan mereka yang sekadar mendapatkan kekuasaan, melainkan mereka yang mampu membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya ketika kekuasaan berada di tangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com