Purwakarta, KPonline – Ambu tampak mendekat ke masa aksi buruh yang menyambangi Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta, 15 September 2022 lalu.
“Kayaknya begadang nih semalam!” celoteh saya kepada Ambu sesaat setelah perwakilan demonstran diterima di gedung negara.
“Kok tahu?!,” jawab Ambu.
“Iyalah! Saya kan monitoring terus. Apa yang dirasa sekarang?,” tanya saya.
“Plong! Lega!… Setidaknya ada kejelasan sehingga bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan!,” ujar Ambu yang memang segera menindaklanjuti dengan upaya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dengan memanfaatkan waktu 7 hari yang dimilikinya.
Sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, Wahyu Hidayat mengapresiasi sikap Ambu dalam menyikapi disharmonisasi ditubuh legislatif terhadap pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
“Saya sangat menyayangkan sikap para anggota dewan yang disinyalir melakukan pemboikotan. Apalagi diduga menukar tugas tanggungjawab dengan gratifikasi. Sudah salah, semakin terjerumus dan keras kepala, memprihatinkan!,” kata Wahyu.
Wahyu mengungkapkan bahwa arogansinya sebagian anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tentunya melukai masyarakat Kabupaten Purwakarta. Paripurna HUT Kabupaten Purwakarta pada 20 Juli 2022 lalu banyak kursi kosong sekalipun dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat serta masyarakat Purwakarta termasuk kami yang menjadi undangan.
“Demikian pula di tanggal 21 Juli. Dua kali Paripurna gagal dilaksanakan sampai terdengar kabar bahwa mereka justeru menghadiri giat di Kabupaten sebelah, Subang, dengan segenap kontroversinya,” lanjut Wahyu.
“Kisruh berlanjut sehingga hingga 15 September 2022, batas akhir untuk Paripurna PPA tidak dapat dilaksanakan sehingga penerimaan maupun distribusi anggaran daerah bisa saja terhambat, harus menggunakan alternatif aturan lain yakni Perkasa yang tidak populis sekaligus sebuah wanprestasi bagi Kabupaten Purwakarta. Miris!,” sambung Ketua Partai Buruh tersebut.
“Siapa sebenarnya kalian? Mengatasnamakan siapa, setelah disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan fungsi dan amanah dengan sebaik-baiknya?,” kesal Wahyu.
Kemudian, Ia sangat menyayangkan bagaimana seorang Ketua DPRD mempertontonkan sebuah dagelan dengan membuka dan sekejap menutup sidang sehingga menjadi pergunjingan masyarakat?.
“Bagaimana bisa fokus mewakili dan mengurusi persoalan rakyat yang sedang susah sekarang ini, kalau mengurus ego dan arogansi diri sendiripun tak mampu? Siapa sebenarnya kalian? Hampir saja menyebabkan masyarakat terpecah-belah bahkan saling berhadap-hadapan,” tandas Wahyu.
Selanjutnya, kata Wahyu; atas semua persoalan tersebut, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tokoh masyarakat maupun masyarakat luas yang perduli dengan keadaan ini, serta menempuh jalur konstitusi maupun mekanisme yang tertuang dalam aturan perundangan yang berlaku.
Sambil berharap, Wahyu berkata agar APH dapat menangani dugaan-dugaan gratifikasi maupun indikasi tindak kejahatan yang mungkin saja tergolong tindak kejahatan konstitusi maupun lainnya dengan baik dan objektif, demi tegaknya supremasi hukum di negara Indonesia tercinta ini.
Wahyu pun kembali menjelaskan bahwa keadaan carut marut seperti yang terjadi sekarang ini, semakin membulatkan tekad Partai Buruh Kabupaten Purwakarta yang semoga dapat bertarung di 2024 untuk merebut kekuasaan yang kini berada di tangan mereka, ditangan orang-orang yang kami anggap telah gagal dalam mengemban amanat masyarakat Purwakarta.
“Baik buruknya wakil kita, sejatinya adalah cerminan dari kualitas kita sendiri selaku masyarakat,” pungkas Wahyu.
“Apakah kita akan menggunakan hak pilih dengan baik dan bijak. Ataukah menyerahkannya dengan harga yang teramat murah,” tambahnya.
“Kita semua memiliki tanggungjawab untuk memperbaikinya, setidaknya demi terwujudnya cita-cita Kabupaten kita yakni Purwakarta Wibawa Karta Raharja,” imbuhnya.
