Jakarta, KPonline – Partai Buruh mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya sejak didirikan Muktamar Pakpahan “28 Agustus 1998” Partai Buruh berhasil menempatkan kadernya sebagai Kepala Daerah.
Rentang 27 tahun itu penuh perjuangan dari jalanan, pabrik, DPR, hingga akhirnya kursi kepala daerah. Ini jadi bukti bahwa agenda politik buruh bukan lagi wacana, tapi sudah masuk ruang eksekutif.
Partai Buruh lahir dari rahim gerakan 1998. 28 Agustus 1998, Muktamar Pakpahan jadi titik awal konsolidasi politik kelas pekerja. Sejak itu, Partai Buruh fokus 3 jalur:
1. Jalur jalanan: May Day, aksi tolak UU Omnibus Law, mogok nasional
2. Jalur legislasi: Dorong revisi UU Ketenagakerjaan, angkat isu PHK, outsourcing, upah murah
3. Jalur elektoral: Turun di pemilu, caleg, hingga pilkada
Selama 27 tahun, kader Partai Buruh lebih dikenal sebagai penggerak massa dan wakil rakyat di DPR/DPRD. Penempatan kader di kursi eksekutif daerah baru terjadi sekarang.
Makna Kader Buruh Jadi Kepala Daerah
Bagi Partai Buruh, ini bukan sekadar kemenangan elektoral. Ini kemenangan gagasan:
1. Buruh Bisa Memimpin: Selama ini stigma “buruh cuma bisa demo” dipatahkan. Kader buruh dinilai mampu mengelola APBD, pelayanan publik, dan hubungan industrial di tingkat daerah.
2. Kebijakan Pro-Rakyat Jalan: Dengan kepala daerah dari Partai Buruh, kebijakan seperti UMK layak, BLK gratis, RSUD tanpa pungli, pasar murah, dan perlindungan pekerja informal punya “pengambil keputusan” langsung.
3. Jembatan Buruh-Pemerintah: Kepala daerah dari kader buruh diharapkan jadi jembatan. Di satu sisi paham jeritan buruh pabrik, di sisi lain punya kewenangan buat regulasi dan anggaran.
“Ini sejarah baru. 27 tahun sejak Muktamar Pakpahan 28 Agustus 1998, Partai Buruh akhirnya punya kepala daerah. Dari pabrik ke balai kota. Dari orasi ke kebijakan,” tegas DPP Partai Buruh
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengingatkan, jabatan kepala daerah adalah amanah. 3 kompas yang harus dijaga kader yang terpilih:
1. Nggak lupa asal: Tetap berpihak ke pekerja, petani, nelayan, guru honorer.
2. Transparansi anggaran: APBD untuk rakyat, bukan untuk kroni.
3. Berani lawan mafia: Baik mafia tanah, mafia BBM, maupun mafia tenaga kerja.
“27 tahun menunggu, sekarang saatnya bekerja. Kader kepala daerah Partai Buruh wajib buktikan, kalau buruh yang mimpin, rakyat yang sejahtera,” tegas Iqbal. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com