Bandung, KPonline-Ketika sebagian besar masyarakat menikmati malam bersama keluarga di rumah, sejumlah buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat justru memilih menghabiskan malam di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Beralaskan kardus, berselimut udara dingin Kota Bandung, mereka bermalam demi satu tujuan: mengawal sidang gugatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Pemandangan tersebut menjadi potret nyata perjuangan buruh. Kardus-kardus bekas yang disusun di atas trotoar bukan sekadar alas tidur, melainkan simbol pengorbanan para pekerja yang rela meninggalkan kenyamanan rumah, mengorbankan waktu beristirahat, bahkan menahan rindu terhadap keluarga demi memperjuangkan hak yang mereka yakini.
Gugatan terhadap UMSK Jawa Barat sendiri merupakan upaya hukum yang ditempuh FSPMI terhadap kebijakan penetapan UMSK yang dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi rekomendasi Dewan Pengupahan di berbagai kabupaten dan kota. Proses hukum tersebut bergulir di PTUN Bandung dan sejak persidangan pertama hingga saat ini (22/7) selalu dikawal secara konsisten oleh massa buruh sebagai bentuk komitmen terhadap perjuangan memperoleh kepastian hukum dalam kebijakan pengupahan.
Bagi para buruh, perjuangan tidak berhenti pada aksi unjuk rasa. Mereka memahami bahwa mengawal setiap tahapan persidangan merupakan bagian penting dari memastikan proses hukum berjalan secara terbuka dan menjadi perhatian publik. Karena itulah, sejak malam sebelum persidangan digelar, mereka telah berkumpul di sekitar gedung pengadilan agar dapat mengikuti jalannya sidang sejak awal.
Pengorbanan tersebut mengingatkan bahwa dibalik tuntutan mengenai angka upah, terdapat kisah manusia yang rela meninggalkan anak dan istri, melewatkan waktu berkumpul bersama keluarga, bahkan mengorbankan waktu tidur demi memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap sebagai hak seluruh pekerja.
Secara historis, gerakan buruh di berbagai negara memang dibangun di atas semangat solidaritas. Menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menempatkan kebebasan berserikat sebagai bagian dari prinsip dasar di dunia kerja. Kehadiran buruh mengawal proses hukum secara damai merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan melalui mekanisme konstitusional.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat juga telah menggelar berbagai rapat konsolidasi guna memastikan seluruh jajaran organisasi siap mengawal jalannya persidangan UMSK 2026. Konsolidasi tersebut menegaskan bahwa perjuangan di PTUN Bandung bukan sekadar agenda hukum, melainkan bentuk solidaritas kolektif para pekerja dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Mungkin bagi sebagian orang, tidur di atas kardus hanyalah sebuah pemandangan biasa. Namun bagi buruh yang mengalaminya, itu adalah harga yang rela dibayar demi harapan akan lahirnya keadilan. Mereka percaya bahwa setiap langkah perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan, dan setiap pengorbanan akan memiliki arti apabila dilakukan demi kepentingan bersama.
Di tengah dinginnya malam Bandung, kardus-kardus itu menjadi saksi bahwa perjuangan buruh bukan sekadar tentang upah minimum sektoral kabupaten/kota, tetapi juga tentang mempertahankan martabat kelas pekerja, solidaritas, dan keyakinan bahwa keadilan harus terus diperjuangkan, sekalipun harus mengorbankan waktu istirahat bersama keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
