Jakarta,KPonline – Mahkamah Agung Brasil telah memblokir upaya untuk mencabut hak masyarakat adat atas tanah secara signifikan, yang dimana menurut para aktivis hal itu merupakan kemenangan bersejarah bagi penduduk asli negara Amerika Selatan tersebut.
Dikutip dari The Guardian, suasana emosional terihat di luar mahkamah agung di Brasília pada hari Kamis setelah mayoritas menyetujui keputusan yang mendukung hak-hak masyarakat adat, beberapa aktivis menangis kegirangan dan menari.
“Hidup perlawanan masyarakat adat,” tulis Eloy Terena, seorang pengacara masyarakat adat yang merupakan pejabat senior di menteri masyarakat adat yang baru dibentuk di Brasil.
Pemandangan serupa juga terjadi di wilayah Amazon, yang merupakan rumah bagi sekitar setengah dari 1,7 juta warga Pribumi Brasil.
“Ini adalah kemenangan perjuangan, kemenangan hak, kemenangan sejarah kita,” cuit anggota Kongres Pribumi Célia Xakriabá.
Menteri Masyarakat Adat Brazil, Sônia Guajajara merayakan apa yang disebutnya sebagai “pencapaian besar” yang merupakan buah dari perjuangan dan protes selama bertahun-tahun.
Sebelumnya para penggugat berpendapat bahwa hal tersebut melanggar hak-hak mereka, mengingat banyak kelompok masyarakat adat yang dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, termasuk pada masa kediktatoran militer yang memerintah Brazil pada era 1960an hingga 1980an.
“Masyarakat Brazil mempunyai utang yang mustahil untuk dibayar kepada penduduk asli,” kata Lucia dalam keputusannya.
Para pemerhati lingkungan bergabung dengan aktivis masyarakat adat, mendesak pengadilan untuk menolak argumen kerangka waktu tersebut. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kawasan adat yang dilindungi adalah salah satu cara terbaik untuk melawan deforestasi dan perubahan iklim.
Konstitusi Brazil tidak menyebutkan batas waktu sehubungan dengan reservasi masyarakat adat, yang saat ini mencakup 11,6 persen wilayah Brazil, terutama di Amazon.
Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengalahkan Bolsonaro dalam pemilu tahun lalu, kembali menciptakan reservasi masyarakat adat sejak menjabat pada Januari, dan juga membentuk kementerian urusan adat pertama di Brazil.
Brazil mempunyai lebih dari 700 tanah adat yang diakui, meskipun sekitar sepertiganya masih menunggu penunjukan resmi sebagai wilayah reservasi.
Sebelumnya Presiden Brasil, Lula da Silva, sudah harus mendapat pukulan telak, lantaran Kongres meloloskan rancangan anggaran belanja negara yang memangkas anggaran bagi Kementerian Lingkungan dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Adat. Rancangan itu didukung oleh 337 anggota. Sementara jumlah suara yang menolak hanya berjumlah 125.
Rancangan itu kini harus diserahkan kepada Senat untuk disahkan menjadi Undang-undang. UU yang baru mencabut kewenangan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat adat untuk menentukan kepemilikan lahan adat. Selain itu, pusat pendaftaran perubahan fungsi lahan dipindahkan dari Kementerian Lingkungan ke Kementerian Pertanian. Daftar tersebut merupakan instrumen penting untuk mencegah pembalakan liar dan deforestasi di wilayah Amazona.
Lula mendirikan kementerian khusus untuk masyarakat adat setelah terpilih kembali. Namun kewenangan yang dia berikan harus disetujui oleh parlemen.
Menurut sensus penduduk terakhir, sebanyak 800.000 warga suku asli hidup di Brasil, kebanyakan bermukim di dalam hutan lindung yang mencakup 13,75 persen wilayah negara. Di bawah pemerintahan konservatif Jair Bolsonaro, perluasan lahan adat mengalami kemacetan, sementara deforestasi justru meningkat pesat.
