Batam,KPonline – Ketua Exco Partai Buruh Kepulauan Riau Alfitoni yang hadir pada aksi Aliansi Rakyat Batam, Senin (25/9) di depan kantor walikota Batam mengatakan bahwa salah satu tuntutan aksi kali ini adalah menuntut Keadilan bagi masyarakat Rempang.
Ia menyebut pemerintah boleh melakukan investasi di Rempang tapi jangan menggusur masyarakat di sana.
“ Rempang itu kan luas, masih ada ribuan hektar lainnya, kenapa harus menggusur masyarakat yang hanya sekian persen saja’? Ungkapnya
Ia pun meminta jika terpaksa ada wilayah yang terdampak haruslah di bisarakan secara baik, bukan asal gusur.
“Seharusnya sebelum lokasi ditunjuk menjadi PSN, dikonsultasikan dengan warganya dulu. Setuju tidak tanahnya dilepas? Ini kan tidak, ditunjuk dulu baru ditanya ke warga, itu namanya dipaksa supaya mau.”
Alfi menuturkan pemerintah semestinya menghormati eksistensi mereka berdasarkan hukum adat.
Apalagi masyarakat adat Tempatan disebut telah menempati Pulau Rempang sejak 1834.
