Batam,KPonline – Ratusan buruh dari Koalisi Rakyat Batam, yang terdiri dari serikat pekerja, serikat buruh, dan Partai Buruh hari ini (25/9) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor walikota Batam adapun tuntutannya adalah :
Pencabutan Omnibus Law UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.
Kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15%.
Pencabutan Presidential Threshold 20% menjadi 0%.
Reforma agraria.
Kedaulatan pangan.
Penolakan impor beras sebanyak 23 juta ton.
Penurunan harga beras dan sembako.
Keadilan bagi masyarakat Rempang.
Aksi ini dimulai dari Halte Panbil dan berakhir di Kantor Walikota Batam, dengan partisipasi lebih dari 1.000 orang. Ketua KC FSPMI Kota Batam Yapet Ramon mengatakan bahwa salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan upah sebesar 15 persen.
Ramon menyatakan bahwa usulan tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan harga 64 barang kebutuhan hidup layak buruh selama tahun ini telah naik sekitar 10 persen hingga 15 persen. Dan dalam waktu dekat ia dan tim nya akan segera melakukan survey KHL ke beberapa pasar di Batam
