Hizkia Yosias Polimpung – Staff Bidang Ideologi Exco Pusat Partai Buruh
Ringkasan
Rupiah yang terus melemah bukan semata-mata soal kebijakan Bank Indonesia yang kurang tepat, atau pemerintah yang kurang transparan, atau defisit neraca berjalan yang melebar. Tekanan pada rupiah berakar pada posisi subordinat Indonesia dalam tatanan moneter global yang dikuasai dolar AS — sebuah tatanan yang sedang bergejolak akibat tiga kekuatan internasional besar: manuver Trump untuk memperkuat dominasi dolar melalui stablecoin dan tekanan militer-geopolitik; pergeseran oligarki finansial global ke infrastruktur keuangan baru berbasis blockchain yang tetap berdenominasi dolar; gelombang modal global yang tersedot ke spekulasi kecerdasan buatan; serta restrukturisasi rantai nilai global melalui reshoring dan friendshoring yang meminggirkan posisi Indonesia. Tekanan internasional ini ditransmisikan ke dalam negeri melalui kebijakan moneter, khususnya kenaikan suku bunga Bank Indonesia, yang bebannya pada akhirnya jatuh bukan kepada perusahaan-perusahaan besar, melainkan kepada rumah tangga kelas pekerja urban melalui kompresi daya beli, penumpukan utang, dan penyempitan ruang konsumsi. Kelas menengah urban — yang menopang 81 persen dari konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen PDB Indonesia — adalah yang paling merasakan dan menanggung beban ini, hingga jutaan di antaranya jatuh ke lapisan ekonomi yang lebih rentan. Kekeliruan ini diperparah oleh asumsi transmisi moneter yang keliru, yang mengabaikan kenyataan bahwa lemahnya serikat buruh dan rakyat terorganisir telah memberi perusahaan-perusahaan oligopolistis kekuatan besar untuk menetapkan upah dan harga sesuka hati. Makalah ini berargumen bahwa pemahaman situasi ini harus menjadi landasan bagi gerakan buruh untuk menyadari dan mengorganisir daya konsumsi kolektif kelas pekerja — kekuatan moneter terbesar Indonesia yang belum pernah digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri.
Pendahuluan
Setiap kali rupiah jeblok, ada yang senang dan ada yang menanggung. Yang senang adalah mereka yang punya aset dolar, properti, atau koneksi ke pasar finansial global — nilai kekayaan mereka naik dalam rupiah begitu kurs melemah. Yang menanggung adalah kita: harga bahan pokok naik, cicilan makin berat, ongkos transportasi merangkak, dan upah tidak bergerak.
Ini bukan kebetulan. Ini bukan kelalaian Bank Indonesia semata. Ini adalah cara sistem bekerja. Untuk memahaminya secara tuntas, kita perlu meninggalkan penjelasan yang berpusat pada institusi — siapa yang salah mengambil kebijakan, siapa yang kurang profesional, lembaga mana yang tidak transparan — dan beralih ke penjelasan yang bersifat sistemik dan internasional. Artinya, kita melihat bagaimana posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global menentukan ruang gerak kebijakan domestik, dan bagaimana tekanan dari tatanan itu akhirnya mendarat di atas pundak rumah tangga kelas pekerja.
Pendekatan ini sejalan dengan tradisi analisis makro-moneter yang berakar pada Marx, yang dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom seperti Rosa Luxemburg sampai Riccardo Bellofiore. Dalam tradisi ini, nilai sebuah mata uang tidak ditentukan semata-mata oleh fundamental ekonomi domestik negara tersebut, melainkan oleh keterjeratan (entanglement) mata uang itu dengan mata uang dunia yang dominan — dalam era ini, dolar AS. Rupiah bukan sekadar alat tukar domestik; ia adalah mata uang yang eksistensinya, nilainya, dan stabilitasnya secara struktural terikat pada dan ditentukan oleh dinamika dolar global. Setiap guncangan dalam tatanan dolar — kebijakan Fed, geopolitik AS, pergerakan modal global — langsung merasuk ke dalam denyut nadi ekonomi Indonesia, jauh sebelum kebijakan apapun sempat merespons.
Memahami rupiah dari perspektif ini bukan hanya soal akademik. Ini adalah prasyarat untuk memahami mengapa kelas pekerja selalu menjadi penyangga terakhir dari setiap krisis yang tidak mereka ciptakan.
Empat Kekuatan Internasional yang Menekan Rupiah
Ada empat kekuatan internasional besar yang sedang bekerja secara bersamaan dan semuanya menekan mata uang negara-negara seperti Indonesia ke bawah.
Kekuatan pertama: Trump dan Penguatan Dolar dengan Segala Cara
Pemerintahan Trump sedang melancarkan dua strategi sekaligus untuk mempertahankan hegemoni dolar:
Strategi pertama adalah memperluas penggunaan dolar melalui jalur baru: stablecoins, yaitu uang digital (kripto) yang nilainya dipatok ke dolar AS. Melalui kebijakan seperti GENIUS Act, pemerintah AS mendorong perusahaan-perusahaan swasta Amerika dan luar negeri untuk menerbitkan stablecoin dolar yang beredar di seluruh dunia melalui jaringan blockchain. Ini adalah privatisasi infrastruktur denominasi dolar. Alhasil, jika sebuah negara mencoba mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan dolar konvensional, mereka tetap terjebak dalam denominasi dolar melalui jalur baru yang dikontrol perusahaan teknologi keuangan Amerika. Dolar menyebar lebih jauh dan lebih dalam, bukan berkurang.
Strategi kedua adalah mempertahankan kepercayaan terhadap dolar melalui dominasi militer dan geopolitik. Ketika AS melancarkan operasi militer atau mengancam kawasan tertentu — seperti eskalasi di Timur Tengah belakangan ini — pesan implisitnya kepada pasar global adalah: aset dolar adalah satu-satunya tempat berlindung yang benar-benar aman, karena AS-lah yang menentukan aturan keamanan global. Investor global yang ketakutan pun berbondong-bondong membeli aset dolar, meninggalkan mata uang negara-negara berkembang seperti rupiah.
Kekuatan kedua: Oligarki Finansial Global Membangun Jalur Kabur
Para oligarki finansial global — bank-bank besar, lembaga keuangan internasional, dana investasi raksasa — khawatir bahwa kebijakan Trump yang tidak terduga bisa mengancam aset dolar mereka dalam sistem perbankan konvensional. Maka mereka membangun jalur alternatif.
Proyek-proyek seperti tokenisasi aset oleh JP Morgan, platform keuangan digital antar bank sentral seperti Global Layer 1 dan Digital Asset Network yang dikembangkan Singapura bersama bank-bank global, serta berbagai inisiatif unified ledger dan finternet yang didorong Bank for International Settlements — semuanya berusaha memindahkan pergerakan uang besar dari jalur konvensional ke jalur blockchain baru. Tujuannya bukan meninggalkan dolar, melainkan memindahkan dolar ke infrastruktur yang lebih sulit dijangkau regulasi Trump. Ini adalah de-dolarisasi infrastruktur yang dilakukan oligarki finansial, bukan de-dolarisasi mata uang. Akibatnya semakin banyak likuiditas keuangan global yang berputar dalam sirkuit eksklusif ini — tidak mengalir ke negara-negara berkembang, tapi terus memperkuat gravitasi dolar di level global. Rupiah, yang tidak masuk dalam jaringan ini, makin terpinggirkan.
Kekuatan ketiga: Modal Global Tersedot ke Gelembung AI
Investasi besar-besaran ke perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan — OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, dan ratusan perusahaan AI lainnya — sedang menyedot modal dari seluruh penjuru dunia menuju aset yang hampir semuanya berdenominasi dolar dan berbasis di Amerika Serikat. Ketika investor global mengalokasikan porsi besar portofolionya ke ekosistem AI, mereka secara otomatis mengurangi alokasi untuk aset negara berkembang seperti obligasi pemerintah Indonesia. Indonesia harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor, yang berarti suku bunga harus tetap tinggi, yang berarti cicilan kredit kita semakin mahal.
Kekuatan keempat: Reshoring dan Friendshoring yang Meminggirkan Indonesia
Kebijakan industri AS — melalui Inflation Reduction Act dan CHIPS Act — serta replikasinya di Eropa sedang mengubah peta rantai nilai global secara fundamental. Produksi yang selama ini tersebar di Asia kini ditarik kembali ke negara-negara Barat atau dialihkan ke negara-negara yang dianggap “aman” dan “kawan” secara geopolitik dari perspektif Barat. Indonesia, yang selama dua dekade bergantung pada posisinya sebagai bagian dari rantai pasokan Asia Timur yang terintegrasi, kini menghadapi risiko marginalisasi bertahap. Basis ekspor yang menjadi sumber masuknya dolar — komoditas, barang setengah jadi, manufaktur ringan — semakin tertekan. Investasi asing langsung pun semakin bersyarat pada posisi geopolitik, bukan hanya kalkulasi biaya produksi. Hasilnya: aliran dolar masuk ke Indonesia melemah secara struktural, bukan hanya siklikal.
Penjelasan Liberal Di Sekitar Kita
Di media sosial dan podcast ekonomi, beberapa penjelasan tentang rupiah jeblok terus beredar. Semuanya tidak sepenuhnya salah — tapi semuanya tidak menjawab pertanyaan yang paling penting bagi kelas pekerja. Berikut beberapa di antaranya:
Pertama, argumen defisit transaksi berjalan. Benar, bahwa ketika impor melebihi ekspor, kebutuhan dolar meningkat dan rupiah tertekan. Tapi ini tidak menjelaskan mengapa tekanan itu selalu ditanggung oleh rumah tangga kelas bawah dan menengah, bukan oleh korporasi importir besar yang justru diuntungkan.
Kedua, kurangnya transparansi dan profesionalisme kebijakan — ada benarnya bahwa inkonsistensi kebijakan membuat investor ragu. Tapi standar yang dipakai biasanya adalah standar lembaga keuangan internasional dan rating agency yang kepentingannya memastikan Indonesia tetap terbuka untuk modal asing, bukan memastikan kesejahteraan kelas pekerja.
Ketiga, faktor eksternal yang tidak terduga — framing ala Luhut soal “badai sempurna” secara implisit melindungi sistem dari kritik, seolah ini bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Padahal dari perspektif sistemik, tekanan semacam ini berulang dan bisa diprediksi setiap kali siklus dolar global menguat.
Yang tidak pernah ditanyakan oleh semua penjelasan ini adalah: siapa yang sebenarnya menanggung biaya dari setiap episode pelemahan rupiah, dan melalui mekanisme apa biaya itu ditransfer kepada mereka? Inilah pertanyaan yang saya kira relevan bagi kelas pekerja.
Mekanisme Transmisi yang Sesungguhnya — dan Biang Distorsinya
Mari kita ikuti alur yang sebenarnya terjadi ketika rupiah melemah dan Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Dalam teori ekonomi standar — yang dikenal sebagai kurva Phillips — kenaikan suku bunga seharusnya bertransmisi atau bekerja melalui pasar tenaga kerja: bunga naik → investasi turun → pengangguran naik → pekerja menerima upah lebih rendah → inflasi turun. Mekanisme ini mengasumsikan bahwa sebagian besar pekerja adalah karyawan formal dengan upah yang bisa ditekan melalui ancaman pengangguran, dan bahwa perusahaan bersaing secara sehat sehingga tidak bisa menaikkan harga sembarangan.
Kedua asumsi ini, sialnya, tidak berlaku di Indonesia. Lebih dari 59 persen pekerja adalah pekerja informal — tidak punya kontrak tetap, tidak ada tunjangan, tidak ada jaring pengaman. Di kota-kota besar, hampir separuh pekerja urban bekerja secara informal. Mereka tidak bisa “ditekan upahnya” melalui ancaman PHK karena mereka memang tidak punya upah formal yang stabil sejak awal. Di sisi perusahaan, data BPS menunjukkan bahwa di sektor-sektor kebutuhan dasar urban — bahan bakar, minuman, farmasi, tembakau — empat perusahaan terbesar menguasai rata-rata 70 hingga 83 persen pangsa pasar. Ini adalah struktur oligopoli yang memberi perusahaan kekuatan besar untuk menetapkan harga tanpa tekanan persaingan yang berarti.
Inilah biang dari distorsi transmisi: lemahnya serikat buruh dan rakyat terorganisir. Ketika buruh tidak terorganisir dengan kuat, perusahaan bebas menetapkan upah serendah mungkin. Ketika konsumen tidak terorganisir, perusahaan bebas menetapkan harga setinggi mungkin. Kekuatan ganda ini — wage-setting power dan price-setting power yang hampir sepenuhnya berada di tangan perusahaan — menciptakan kondisi di mana oligopoli bertumbuh subur, dan dari oligopoli lahirlah oligarki: penumpukan kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang yang kemudian menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan, memperlemah regulasi, dan menutup ruang akuntabilitas publik.
Dalam kondisi ini, mekanisme transmisi moneter yang sesungguhnya bukan melalui pasar tenaga kerja. Ia bekerja melalui kompresi reproduktif rumah tangga pekerja urban: ketika suku bunga naik dan rupiah tetap lemah, jutaan rumah tangga pekerja urban secara diam-diam memampatkan (compress) kehidupan sehari-hari mereka. Mengurangi lauk pauk. Menunda berobat. Menambah jam kerja ojek online. Merotasi utang dari satu aplikasi pinjaman ke aplikasi lain, gali lubang tutup lubang. Menunda menikah atau punya anak. Pindah ke kontrakan yang lebih jauh dari tempat kerja. Tidak ada yang mencatat penyesuaian ini sebagai “korban kebijakan moneter.” Tapi inilah yang sebenarnya membuat angka inflasi tampak terkendali.
Inilah yang dalam bahasa teknis saya sebut NAIRUP — Non-Accelerating Inflation Rate of Urban Precarity: inflasi terkendali bukan karena pasar tenaga kerja bekerja sebagaimana diasumsikan, melainkan karena rumah tangga pekerja urban masih punya kapasitas untuk menyerap guncangan melalui kompresi kehidupan sehari-hari. Kebijakan Bank Indonesia yang terus menaikkan suku bunga dengan asumsi transmisi kurva Phillips yang keliru dan tidak realistis ini menambah beban yang sudah terlalu berat — dan akibatnya bukan hanya penderitaan individual, tapi keruntuhan agregat kelas menengah secara masif.
Angkanya nyata. Konsumsi rumah tangga menyumbang 55 persen dari total PDB Indonesia. Dari jumlah itu, kelas menengah dan kelas menengah yang sedang berjuang menguasai 81 persen — mereka adalah motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi antara 2018 dan 2023, kelas ini menyusut lebih dari 8,5 juta orang, tergerus ke lapisan ekonomi yang lebih rentan. Pengeluaran untuk makan naik dari 36,6 persen total belanja pada 2014 menjadi 41,3 persen pada 2023 — ruang untuk kesehatan, pendidikan, dan tabungan semakin sempit. Saldo tabungan di bawah Rp 100 juta turun 40 persen antara 2019 dan 2024. Transaksi paylater naik 41,9 persen dalam setahun, sementara kredit macetnya ikut merangkak. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 78.000 PHK pada 2024, naik dari 64.900 pada 2023.
Ini bukan angka kemiskinan semata. Ini adalah angka kelelahan sistemik — bukti bahwa tekanan internasional yang ditransmisikan melalui kebijakan moneter yang keliru asumsinya sedang menggerus lapisan sosial yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Daya yang Belum Kita Sadari, Apalagi Organisasikan
Di sinilah letak pergeseran perspektif yang paling penting bagi gerakan buruh. Selama ini kita memahami kekuatan kelas pekerja melalui satu kanal: pasar tenaga kerja — pemogokan, negosiasi upah, tekanan kolektif terhadap pengusaha. Ini penting dan harus terus dilakukan. Tapi ada kanal kekuatan lain yang jauh lebih besar dan hampir sama sekali belum diorganisir: konsumsi kolektif. Pekerja, bukan sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai unit konsumsi yang tidak kenal sektor pekerjaan maupun jenisnya; kerah biru atau putih, semuanya sama-sama kelas pekerja konsumen dalam kapitalisme. Konsumsi, dengan demikian, menjadi basis solidaritas kelas.
Jika konsumsi rumah tangga kelas pekerja urban adalah 55 persen PDB, dan kelas menengah serta aspirasi kelas menengah menguasai 81 persen dari angka itu — maka daya beli kolektif kelas pekerja adalah kekuatan moneter terbesar di Indonesia yang belum pernah diorganisir. Setiap hari, jutaan pekerja urban membeli bahan makanan, membayar transportasi, membeli pulsa, membayar sewa, mencicil kendaraan, dan mengakses layanan kesehatan — semuanya secara individual, sendiri-sendiri, tanpa daya tawar apapun terhadap harga yang ditetapkan oleh oligopoli. Kita membeli dari mereka karena tidak ada pilihan lain. Mereka menetapkan harga karena tidak ada kekuatan tandingan yang cukup besar untuk membatasi mereka.
Tapi bagaimana jika konsumsi harian yang selama ini terpencar dan individual itu mulai diorganisir secara kolektif?
Koperasi konsumsi dan keuangan yang dikelola penuh oleh kelas pekerja — bukan koperasi seremonial yang hanya ada di atas kertas, tapi koperasi yang benar-benar mengelola rantai pasokan pangan, transportasi kolektif, layanan kesehatan, dan keuangan mikro — akan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi: mengkonversi daya konsumsi pasif menjadi kekuatan pasar aktif yang berpihak pada kesejahteraan (welfare) dan kebahagiaan (well-being).
Ini bukan sekadar alternatif belanja yang lebih murah atau pemasukan tambahkan. Ini adalah pembangunan sirkuit ekonomi berbasis kesejahteraan yang bersaing langsung dengan sirkuit ekonomi berbasis profit yang selama ini mendominasi. Dan karena konsumsi kelas pekerja urban begitu dominan dalam struktur PDB Indonesia, sirkuit ini — jika diorganisir dengan baik, dengan skala yang cukup besar, dan dengan jaringan yang melintasi kota-kota — berpotensi menjadi kekuatan pasar yang mampu mempengaruhi pembentukan harga.
Dalam bahasa yang dipakai Bank Indonesia: sirkuit koperasi yang cukup besar akan menjadi pengikat harga dari sisi permintaan — membatasi kemampuan oligopoli menetapkan harga sesuka hati karena ada alternatif yang nyata, berskala, dan dapat diandalkan. Pada titik itu, inflasi yang selama ini dikendalikan melalui kompresi reproduktif kelas pekerja bisa mulai dibengkokkan melalui kekuatan pasar tandingan yang berpihak pada kesejahteraan. Kurva inflasi mulai merespons bukan hanya kebijakan bank sentral, tapi juga kekuatan organisasi ekonomi rakyat. Sirkuit kesejahteraan ini tidak lagi bisa diabaikan oleh otoritas moneter — ia menjadi variabel yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan kebijakan.
Landasan konstitusional untuk ini sudah ada dan sudah sering disebut oleh Presiden Prabowo sendiri: Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang belum ada adalah visi makroekonomi yang menjadikan koperasi bukan sekadar pelengkap, tapi kekuatan pasar tandingan yang sesungguhnya — yang berangkat dari pengorganisasian konsumsi dan keuangan harian kelas pekerja, bukan dari atas ke bawah melalui program pemerintah.
Penutup: Dari Kesadaran ke Organisasi
Rupiah jeblok bukan karena kita kurang disiplin menabung atau pemerintah kurang profesional. Rupiah jeblok karena Indonesia berada dalam posisi subordinat dalam tatanan moneter global yang dikuasai dolar — dan setiap kali tatanan itu bergejolak, biayanya ditransfer ke bawah melalui mekanisme kebijakan moneter yang asumsi transmisinya keliru, mendarat di atas meja makan dan dompet kelas pekerja urban yang sudah terlalu lama menjadi penyangga diam-diam sistem ini.
Kita bukan korban pasif. Kita adalah mekanisme yang membuatnya berfungsi. Konsumsi harian kita — yang terpencar, individual, dan tidak terorganisir — adalah daya moneter terbesar di Indonesia yang belum pernah digunakan untuk kepentingan kita sendiri.
Kesadaran ini adalah titik awal. Pengorganisasian konsumsi kolektif adalah langkah berikutnya. Dan sirkuit ekonomi berbasis kesejahteraan yang lahir dari pengorganisasian itu adalah horizon strategis yang harus kita bangun bersama — bukan sebagai mimpi jauh, tapi sebagai kalkulasi kepentingan kelas yang paling rasional yang bisa kita buat hari ini, di dalam ruangan ini, bersama-sama. [hyp]
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com