KP Online

Suara Kaum Buruh

Aksi

#2OktoberBuruhBergerak, Ribuan Buruh FSPMI Tangerang Konvoi ke DPR

Tangerang, KPonline – Satu persatu massa buruh yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya mulai berkumpul di pertigaan Lampu Merah Sabar Subur, Jatiuwung, Kota Tangerang. Rabu (02/10)

Rencananya sekitar 5000 massa buruh akan konvoi menggunakan sepeda motor bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Dalam aksinya nanti, mereka menuntut pemerintah dan meminta kepada anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menagih janji revisi PP.78/2015.

Menurut buruh rencana pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan bukan lagi isapan jempol belaka, tapi sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Hal itu pun diperkuat dengan perkataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang dilansir dari sumber cnn.indonesia

Ia mengatakan perubahan UU Ketenagakerjaan bakal mencakup pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibe.

Menurut Hanif, ekosistem ketenagakerjaan yang berlaku saat ini terlalu kaku dan kurang fleksibel. Kekakuan tersebut terlihat dari penciptaan lapangan kerja baru yang terjadi pada saat pemberlakuan uu tersebut.

Koordinator Daerah Garda Metal FSPMI Tangerang Sarjono, mengatakan aksi hari ini, aksi damai, kita akan menuju ke gedung DPR RI untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Kata Jono

“Saya berharap anggota DPR yang kemarin baru dilantik tanggal 1 Oktober 2019, bisa memfasilitasi dan mendengarkan tuntutan buruh” tambahnya.

Sunarya selaku Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Tangerang, menambahkan bahwasanya revisi UU Ketenagakerjaan adalah kemunduran Kesejahteraan, hak-hak buruh semakin dikebiri.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat memberatkan masyarakat. Masih Pekerja yang berpenghasilan dibawah Upah Minimun dan pengangguran pun semakin meningkat.

Bagaimana, mau bayar iuran BPJS Kesehatan yang begitu besar, sementara penghasilannya hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Tegas Sarjono

Kami juga menagih janji kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera merevisi PP. 78/2015 agar lebih baik, agar rakyat Indonesia lebih sejahtera, jangan sampai kebijakan pemerintah semakin memperburuk kondisi hubungan industrial. Pungkasnya.

Koordinator Tangerang (Chuky)