Rapat Kerja Dengan Kadisnaker Pemprov DKI, Apa Saja Yang Disampaikan ‘Tim 7’ Perwakilan Buruh?

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Selasa (28/7) bertempat di kantor Dinas tenaga kerja dan energi ruang rapat lantai 2 gedung Dinas tenaga kerja dan energi, TP3KP (Tim Program Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja) atau yang biasa disebut Tim 7 kembali mengadakan rapat kerja bersama dengan kepala dinas tenaga kerja dan energi Andriyansah. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh seluruh tim, sedangkan Kepala dinas tenaga kerja didampingi oleh staf beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu Andriyansyah membuka rapat dengan menyampaikan kondisi terkini terkait program kerja dari pemprov DKI Jakarta terutama yang berkaitan dengan pekerja terdampak covid 19. Disampaikan pula langkah langkah penanganan dari pemprov DKI Jakarta kepada seluruh masyarakat Jakarta terutama pekerja yang masih tetap bekerja dalam kondisi masa transisi Covid 19.

“Kami seluruh jajaran dari Dinas tenaga kerja dan energi DKI Jakarta sampai turun langsung ke tempat yang dirasa rentan terhadap penyebaran covid 19 sebagai langkah pencegahan “begitu tutur pria yang akrab disapa Andri ini.

Andriyansah juga mengungkapkan bahwa pemprov DKI tetap membuka jika ada masyarakat yang menyampaikan pengaduan untuk dilakukan sidak terkait penyebaran virus yang mematikan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Winarso selaku ketua tim 7 yang kini bernama TP3KP menyampaikan salah satu permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kali ini adalah dampak dari Covid 19 juga berimbas kepada anak anak pekerja yang akhirnya harus belajar dari rumah. Diutarakan juga kesulitan masyarakat khususnya pekerja di Jakarta saat ini adalah tentang biaya pendaftaran sekolah bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri. Yang biaya pendaftarannya berkisar antara 3 juta hingga 4 juta rupiah.

Winarso beserta Tim 7 lainnya mendorong agar pemprov bisa hadir mengatasi permasalahan dari warga DKI Jakarta khususnya pekerja yang memang secara penghasilan sedang sulit karena pandemi ini.

“Orang tua mereka sedang tidak bekerja karena diliburkan dan tentunya tidak ada lemburan, bagaimana mereka bisa membayar uang sebesar itu.” ungkap Winarso penyampaian aspirasi yang diserap dari para buruh DKI.

Dalam kesempatan ini, TP3KP mengusulkan agar pemprov DKI bisa memberi solusi untuk meringkan masyarakat jakarta, misalnya dengan mensubsidi uang pendaftaran sekolah dalam program KJP.

Selama rapat kerja berlangsung, diskusi dua arah berjalan lancar dengan tetap mengikuti protokol pencegahan Covid 19. Setelah kurang lebih 4 jam rapat dinyatakan selesai dan semua notulensi hasil rapat dibacakan. Semua rekomendasi dalam rapat ini akan disampaikan kepada gubernur Anies Baswedan sebagai pertimbangan untuk program kerja pemprov DKI Jakarta.(BW/Jim).